TABANAN – Program sarin canang merupakan bantuan yang diberikan pada masyarakat Tabanan ketika menggelar sebuah acara keagamaan
dengan nominal bervariasi dan dalam bentuk voucher yang selanjutnya diserahkan ke Kesra untuk proses pencairannya.
Sayangnya program tersebut kini bermasalah. Sejak dua tahun terakhir, angaran sarin canang tak kunjung cair.
Di lain sisi anggaran sarin canang Rp 1,6 miliar tahun 2021 tidak cukup untuk menutupi tunggakan tahun sebelumnya.
Kondisi ini terkuak saat rapat kerja antara DPRD Tabanan dengan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Tabanan A. A Ngurah Satriya Tenaya dan Kabag Kesra, Setda Tabanan, kemarin.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana memaklumi situasi keuangan daerah saat ini karena Covid -19.
Sekadar diketahui, pendapatan daerah asli (PAD) Tabanan banyak mengandalkan sektor wisata. Tumpuan Tabanan saat ini adalah DTW Tanah Lot, DTW Ulun Danu Beratan dan DTW Jatiluwih.
“Kami maklumi kemampuan daerah saat ini, kalau memang penambahan anggaran bisa diperjuangkan, tolong diperjuangkan,” harap Komang Wastana.
Ajing Mang Alang – sapaan akrabnya berharap persoalan tunggakan sarin canang ini bisa diselesaikan segera mungkin.
Dan harus ada data jelas, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk dimohonkan sehingga tidak muncul masalah.
“Jangan sampai bupati sebelumnya yang sudah selesai masa jabatan, pencitraannya kurang baik di masyarakat karena masih ada tunggakan sarin canang. Padahal sudah sangat banyak membangun Tabanan,” tandasnya.
Dalam rapat kerja tersebut terungkap, sarin canang dianggarkan Rp 1,6 miliar di APBD tahun 2021 dan realisasinya sampai di bulan Juni 2021 sebesar Rp 670,9 juta.
Masih ada tunggakan di tahun sebelumnya sehingga ada minus sekitar Rp 317 juta. Dihubungi terpisah Asisten I Setda Tabanan AA Ngurah Agung Satria Tenaya mengatakan,
proses pencairan masih bertahap mengingat kondisi keuangan daerah saat ini lantaran tidak adanya pemasukan pendapatan daerah. Diakuinya memang masih ada sejumlah tunggakan di tahun 2020 termasuk juga di tahun 2021.
“Tergantung dananya, semua kabupaten kondisinya sama karena Covid-19, dan ini sudah dimaklumi DPRD,” pungkasnya.
