DENPASAR – Para aktivis terus bersuara terkait pemilihan calon pimpinan KPK dan revisi UU KPK oleh pemerintah dan DPR RI.
Tepat saat perayaan Hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada hari Minggu (15/9) kemarin, para aktivis Bali yang tergabung dalam wadah
Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMMBAK) turun ke jalan – tepatnya di Monumen Bajra Sandhi, Renon, sambil menyalakan lilin.
Menurut Humas AMMBAK, Made Arysta Kerta, aksi ini mereka gelar sebagai bentuk protes masyarakat kepada pemerintah dan DPR yang mempreteli KPK.
Pertama soal pemilihan capim KPK, kedua terkait revisi UU KPK yang melemahkan KPK. Ketiga, revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di akhir periode DPR RI.
“Kami memperingati 16 tahun KPK sudah mati. Soal polemik soal capim revisi UU KPK dan RKUHP. Jadi, kita sudah menganggap KPK mati,” ucapnya.
Lembaga antirasuah itu dianggap lembaga yang paling terpercaya dan independen dalam menangkap koruptor.
Dengan sudah matinya KPK, mereka mempertanyakan kabar demokrasi di Indonesia. “Jadi, acara ini kita gelar sebagai bentuk rasa
duka cita kepada KPK yang terus didera masalah belakangan ini. Kami menganggap KPK sudah mati,” pungkasnya.