DENPASAR – “Riak-riak gelombang” di tubuh Partai NasDem Bali dipicu tidak tegasnya DPP NasDem mengelola organisasi di bawahnya.
Hal ini disampaikan pengurus DPP NasDem, I Gusti Putu Artha serangkaian agenda Rapat Koordinasi Wilayah Penguatan dan Penyegaran DPW dan DPD se-Bali Partai NasDem di Taman Jepun Denpasar.
Pernyataan Putu Artha bukan tanpa sebab. DPP seolah-olah membiarkan kisruh yang terjadi di antara para kader di Bali pasca Rakernas di Jakarta tahun lalu.
Hal itu terungkap ketika dua kubu berbeda yang selama ini berseteru, Minggu (21/6) menggelar agenda serupa.
Kedua kubu yang berseteru, Luh Putu Nopi Seri Jayanthi dan Ida Bagus Oka Gunastawa saling klaim mendapat mandat untuk menjalankan roda organisasi di daerah.
“Kita ini korban dari ketidaktegasan DPP, posisi kita “floating”, saya berani katakan itu karena itu yang terjadi,” ungkap Putu Artha.
Mantan Komisaris KPU RI itu mempertegas posisi saat ini Plt. Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bali dijabat Jeannette Sudjunadi dengan struktur di bawahnya masih tetap.
Kalau bicara legalitas hukum sepanjang SK Plt itu belum diubah ke SK yang baru, maka kepengurusan saat ini legal.
Bahkan, Putu Artha beranggapan dari surat undangan yang dikirim langsung dan ditandatangani DPW Partai Nasdem Provinsi Bali,
Sekretaris Luh Putu Nopi Seri Jayanti, dan Wakabid OKK, Deni Dian Varindra, tertanggal 20 Juni 2020 lengkap dengan kop surat tersebut berisi tembusan disampaikan kepada
Ketua Umum Partai NasDem, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Ketua Koordinator Bid. Ideologi Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai NasDem,
dan Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Bali, NTB, NTT DPP Partai NasDem, bisa dijadikan acuan bahwa kegiatan yang digelar adalah sah secara organisasi.
“Dari surat undangan yang ditandatangani Sekretaris DPW Nasdem Bali Novi Seri Jayanti, dan Wakabid OKK, Deni Dian Varindra, bisa jadi acuan sahnya kegiatan saat ini,” tukas Putu Artha di sela Rakorwil DPW Nasdem Bali
Lantas menyikapi rapat “tandingan” yang digelar “kubu” Oka Gunastawa di hari yang sama, Artha menilai hal itu adalah bagian dari dinamika politik.
“Mari kita berjiwa besar untuk menerima kenyataan itu dan dalam tanda kutip memaafkan apa yang terjadi di sebelah sana,” sentilnya.
Putu Artha mengaku memahami betul apa yang terjadi di Bali selama tiga bulan terakhir termasuk prestasi-prestasi politik.
Perihal keinginan untuk penyegaran menurutnya adalah hal yang rasional dari sisi internal maupun eksternal dan dari sisi keinginan membuat partai ini lebih besar lagi.
“Misalnya ada surat edaran yang memberi perintah kepada seseorang secara lisan, apalagi tanpa adanya surat, saya kira dalam konteks berorganisasi surat edaran itu patut dipertanyakan
posisi hukumnya oleh karena kepengurusan yang ada hari ini di Bali adalah kepengurusan yang belum berubah kecuali ketua DPW yang sudah di-Plt-kan,” tandas mantan Ketua KPU Bali ini.
Putu Artha juga mengkritik keras oknum yang kemudian tidak berjiwa besar menyelamatkan Partai NasDem.
Namun sekedar berorientasi pada kekuasaan pribadi atau personal. Pesannya rakorwil tersebut adalah bergerak untuk melakukan penguatan struktur.
“Saya tidak mau rakorwil ini dipahami sebagai politisasi orang per orang, karena Putu Artha atau Luh Djelantik ingin gantikan Oka (Oka Gunastawa, red) lalu buat forum ini, nol, saya tidak mau.
Biarlah soal DPW urusan DPP. Teman-teman rapikan saja DPD yang ada. Saya kira dengan begitu kita bisa menjaga kepentingan kita,
kebersihan hati kita untuk menjaga marwah forum ini dari urusan interest satu sama lain. Jaga kehormatan kewibawaan partai kita,” pesannya.
Dia melihat restrukturisasi di semua provinsi sudah terjadi. Terangnya, NasDem Bali bergolak lama dan beberapa kader sudah dipanggil ke DPP.
“Kalau sejak itu saja langsung diputuskan ini pengurus yang baru, selesai sudah. Tapi ini masih mengambang dan karena sikap tidak tegas DPP, maka terjadilah dinamika saat ini. Kita korban semua,” ulasnya.
Untuk itu, Putu Artha berharap DPP Nasdem bersikap tegas untuk menyelesaikan dinamika yang sedang terjadi di tubuh Nasdem Bali.
Sementara itu, Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Bali, Luh Putu Nopi Seri Jayanti menegaskan bahwa dinamika yang terjadi di tubuh Nasdem Bali saat ini bukanlah disebabkan konflik pribadi atau personal kader partai.
“Saya pertegas, kami hanya menjalankan AD/ART partai sehingga menyelenggarakan rakorwil ini untuk penyegaran dan penguatan struktur DPW dan DPD se-Bali,” kata Nopi.
Sementara dari tempat terpisah IB Oka Gunastawa didampingi sejumlah pengurus DPW Partai Nasdem Provinsi Bali, para ketua dan sekretaris di 6 DPD Nasdem, Bapilu, dan organisasi sayap partai, mengatakan bahwa tidak ada dualisme dan perbedaan pendapat.
“Pada prinsipnya kami sedang berkonsolidasi. Ini suatu dinamika di dalam mengartikulasi mempersepsikan apa yang menjadi penugasan-penugasan partai,” ujar Oka Gunastawa
saat ditemui usai menggelar rapat DPW Partai Nasdem Provinsi Bali (Pleno diperluas) di Warung Bendega, Renon, Denpasar.
Menurut Oka rapat yang digelarnya ini menindaklanjuti pertemuannya berdasarkan undangan dari Ketua DPP Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai NasDem,
Jeannette Sudjunadi, dan Ketua DPP Nasdem Bidang Bapilu, Prananda Paloh tanggal 8 Juni 2020 di Kantor DPP Partai Nasdem di Jakarta.
Kata Oka di sana ditegaskan kembali oleh Jeannette yang memintanya melanjutkan tugas-tugas konsolidasi di Bali terutama untuk menyongsong pilkada dan melakukan penyegaran dan penguatan struktur DPW, DPD sampai 30 Juni 2020.
Menyikapi adanya rakorwil yang juga digelar di saat yang sama, Oka Gunastawa mengatakan hal itu sebuah dinamika dalam berpolitik.
“Tidak ada kubu-kubuan. Saya anggap itu bagian dari diskusi,” katanya singkat. Menariknya saat disinggung mengenai SK PLT Ketua DPW NasDem Bali, Jeannette Sudjunadi, Oka menyebut surat itu tidak pernah ada.
