GIANYAR – Mewakili kader muda Golkar, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Golkar Gianyar Gusti Agung Ngurah Arika Sudewa mendesak Musyawarah Daerah (Musda) yang rencananya digelar 29 Juli ditunda.
Alasannya, ada beberapa hal yang perlu dibereskan sebelum Musda dengan agenda pemilihan Ketua Golkar.
“Saya dengar Musda 29 Juli. Kami minta ditunda dulu. Karena ada pertanyaan yang belum dibalas oleh DPP Golkar,” ujar Arika kemarin.
Kata Arika, AMPG telah mengirimkan surat kepada DPP Golkar pada 13 Juli lalu. Surat berkop AMPG itu perihal beberapa masalah di tubuh Golkar Gianyar semasa kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Made Dauh Wijana.
Surat berkop AMPG itu dikirimkan kepada tiga moncol Golkar di pusat. Di antaranya untuk Ketua Golkar Airlangga Hartarto;
Ketua Dewan Pembina, Aburizal Bakrie; dan Ketua Dewan Etik, Mohamad Hatta. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam surat kepada DPP tersebut.
“Mewakili kader-kader Golkar kabupaten Gianyar, berkeinginan untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dugaaan pandangan politik,” ujar Arika sambil membacakan surat untuk DPP tersebut.
Dia juga menginginkan Golkar pusat menerjunkan tim terbaik untuk mengusut beberapa dugaan berdasar surat tersebut.
Ada beberapa hal yang ditulis dalam surat tersebut. Di antaranya masalah keuangan partai. “Kami mendapat informasi masalah keuangan yang melanda,” jelasnya.
Ada hutang saksi saat Pilkada Rp 350 juta. Iuran fraksi Rp 17,5 juta per bulan tidak jelas dan transparan.
“Caleg incumbent mengeluarkan Rp 30 juta, total Rp 210 juta, kami tanyakan peruntukkannya,” ungkapnya sambil membaca isi surat yang dilayangkan ke DPP.
Selain keuangan, dalam surat itu AMPG juga mempertanyakan pencalonan Tjokorda Raka Kertyasa alias Cok Ibah yang dicoret dari daftar caleg 2019.
“Itu adalah kesalahan krusial. Apabila (saat pencalegan 2019) memasukkan nama Cok Ibah, kami yakin dapat mengamankan 1 kursi. Karena terbukti Cok Ibah pada Pileg sebelumnya mampu meraih 24 ribu suara,” jelasnya.
Pihaknya juga mempertanyakan rangkap jabatan di tubuh pimpinan Golkar Gianyar. “Berdasar ketentuan dalam AD/ART Partai Golkar melarang adanya rangkap jabatan dalam kepengurusan partai,” bebernya.
Pihaknya berharap, pertanyaan yang dikirim secara tertulis itu bisa dipahami oleh DPP. “Kami minta tim dari DPP turun ke Gianyar.
Kami juga siap memberikan keterangan selaku pengadu. Kalau tim bilang gak masalah, silahkan Musda,” jelasnya.
Di bagian lain, Plt Golkar Gianyar, Made Dauh Wijana hingga sore kemarin belum merespon isi pesan singkat dan panggilan telepon Jawa Pos Radar Bali.
