MANGUPURA – Dinas Pariwisata Badung bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung begitu gencar melakukan promosi ke luar negeri.
Tujuannya untuk menggaet wisatawan berkunjung ke Badung. Sayangnya belum lama ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung menemukan sejumlah wisatawan backpacker yang menjamur di Badung.
Bahkan, para wisatawan itu memilih menginap di kos-kosan penduduk, layaknya penduduk pendatang. Mereka terjaring sidak Satpol PP Badung.
Mereka ngekos secara bergerombol antara 2-5 orang dalam satu kamar. Banyaknya turis ngekos ini sontak saja merugikan Pemkab Badung dari sisi pendapatan PHR (pajak hotel dan restoran).
Pasalnya, mereka yang ngekos diduga tidak bayar pajak. Wisatawan ditemukan di daerah Kuta Utara ada tiga tempat kos, di Kuta ada 2 tempat kos dan di Pecatu ada lima tempat kos.
Tapi, Saptol PP Badung tak bisa berbuat banyak tetapi hanya mendata saja. Kemudian akan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi.
“Ini fenomena-nya sekarang, banyak wisatawan asing yang mulai kos dengan biaya yang murah. Ini kami temukan saat sidak-sidak kependudukan di rumah-rumah kos.
Bahkan, satu kamar diisi sampai 5 orang dan bahkan lebih,” terang Kasatpol PP Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara.
Fenomena ini dipertanyakan Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Menurutnya, masalah ini perlu mendapat penanganan bersama baik pemerintah maupun seluruh komponen pariwisata.
Pengawasan perlu ditingkatkan, apakah wisatawan atau warga negara asing yang sedang bekerja atau tidak.
Hal ini perlu dibedakan sehingga kualitas wisatawan yang datang lebih baik tidak hanya wisatawan backpacker saja.
“Kita juga tidak menyalahkan wisatawan untuk datang ke Bali, tapi perlu ada strategi juga untuk lebih mengutamakan kedatangan wisatawan yang berkualitas,” ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan ini.
