SINGARAJA – Program kegiatan di Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Buleleng terancam dipangkas.
Defisit anggaran di Pemkab Badung, disebut berdampak terhadap kondisi anggaran di Pemkab Buleleng. Terutama untuk kegiatan-kegiatan di bidang seni budaya dan pariwisata.
Setiap tahun, Pemkab Buleleng memang mendapat suntikan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Bantuan itu diberika oleh Pemprov Bali, Pemkab Badung, dan Pemkot Denpasar.
Namun tahun ini hanya Pemprov Bali saja yang mencairkan BKK secara penuh. Bahkan disebut akan memberikan tambahan Rp 15 miliar.
Sementara untuk BKK dari Kabupaten Badung dipastikan dipangkas. Dana BKK yang semula direncanakan sebesar Rp 100 miliar, akan dikoreksi menjadi Rp 70 miliar.
Rinciannya, Rp 25 miliar untuk revitalisasi Pasar Banyuasri, Rp 25 miliar untuk bedah rumah, dan Rp 20 miliar untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata serta seni budaya.
Sedangkan BKK Denpasar yang besarnya sekitar Rp 2,5 miliar juga dipastikan tak cair. Dampak dari dipangkasnya BKK itu, kegiatan di sejumlah instansi berpotensi dipangkas.
Bila tak dipangkas, setidaknya terjadi pergeseran anggaran. Instansi yang paling terdampak adalah Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan.
Mengingat hampir seluruh kegiatan di kedua dinas ini, bersumber dari BKK Badung. Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka yang dikonfirmasi, tak menampik hal tersebut.
Menurut Puspaka, defisit anggaran yang terjadi di Pemkab Badung memang menjadi urusan domestik pemerintahan setempat.
Hanya saja kondisi itu berdampak pula pada urusan anggaran di Pemkab Buleleng. Sehingga Pemkab Buleleng pun harus mengoreksi anggaran yang sudah disusun pada APBD Induk 2019.
Khusus untuk instansi-instansi yang kegiatannya bersumber dari BKK Badung, Puspaka sudah meminta agar kegiatan itu ditunda terlebih dulu.
Lantaran Tim Anggaran masih melakukan pergeseran anggaran. “Kalau sumber anggaran belum pasti (BKK Badung dan Denpasar, Red), jangan dulu.
Yang sudah pasti saja dulu dikerjakan. Kalau memang anggaran itu nggak ada mau bagaimana. Tapi kalau mendesak, harus dilaksanakan, maka sumber dananya diubah,” kata Puspaka.
Salah satu kegiatan yang disebut-sebut bakal dikoreksi adalah Buleleng Festival. Pemerintah disebut telah memasang anggaran Rp 1,5 miliar untuk Buleleng Festival.
Hanya saja anggaran bersumber dari BKK Badung. Sementara pelaksanaan kegiatan tinggal menghitung hari.
Saat dikonfirmasi hal tersebut, Puspaka menyatakan pemerintah memiliki sumber dana lain. Sehingga besar kemungkinan pemerintah menggeser sumber dana kegiatan dimaksud.
“Dana BKK Badung yang bebas itu kan ada Rp 20 miliar. Kita rancang dong mana yang prioritas. Makanya nanti ada perubahan dan akan
kami lakukan penyempurnaan. Sehingga saat akhir tahun, diaudit BPK, kita bisa dapat predikat WTP,” tukas Puspaka.
