SINGARAJA – Dari total 129 desa di Kabupaten Buleleng, baru 14 desa yang mencairkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk masyarakatnya yang terdampak Covid-19.
Sisanya belum ada yang mencairkan lantaran masih melakukan verifikasi data jumlah penerima BLT-DD di wilayahnya masing-masing.
“Kami sudah rapatkan. Targetnya dua minggu kedepan, semua desa sudah bisa mencairkan,” ujar Sekda Buleleng Gede Suyasadi Loby Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng kemarin.
Berdasar data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Buleleng, sebanyak 14 desa itu tersebar di 7 kecamatan.
Tinciannya Desa Pejarakan, Pengulon, Kalianget, Pangkungparuk, Banyuseri, Pancasari, Ambengan, Padangbulia, Tukadmungga, Pakisan, Bulian, Kubutambahan, Patemon, Bondalem.
Total KPM dari 14 desa sebanyak 2.454 KPM. Selain bantuan BLT-DD, pemerintah pusat juga menggelontorkan Bantuan Sosial tunai (BST) dari Kemensos RI.
Proses verifikasi dan validasi data telah dilaksanakan. Dari 76 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Buleleng, maka yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ada 5.404 KPM.
Dari jumlah tersebut, perbekel diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, hasilnya ada sebanyak 2.202 KPM yang layak menerima BTS.
“Jadi 2.202 yang ada dalam DTKS, itu yang kami cairkan pada bulan April, Mei, dan Juni. Kalau nominalnya Rp 600 ribu per bulan,” jelas Suyasa.
Bantuan ini secepatnya akan dicairkan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia. Terlebih, pihaknya sudah mendapat izin dari kejaksaan untuk melakukan pencairan.
Karena pencairan ini berdasarkan nama dan alamat, maka nanti PT. POS yang membagikan sesuai dengan alamatnya masing-masing.
“Untuk sebanyak 3.202 KPM yang tidak tercatat sebagai penerima BST, itu dengan berbagai alasan. Bisa jadi sudah keluar desa,
ada yang sudah meninggal, ada menikah di daerah lain, ada yang meningkat kemampuan ekonominya,” ungkap Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini.
Meski begitu, Suyasa mengaku, akan kembali melakukan verifikasi dan validasi data terhadap 3.202 KPM. Sehingga, data yang diperoleh benar-benar valid.
“Kalau masih ada warga yang tercecer, agar diajukan kembali, agar kami bisa biayai dari APBD. Jangan sampai ada yang ribut.
Kalau ada yang belum dapat tapi memenuhi kriteria untuk dapat, agar disampaikan kepada kami,” pungkas Suyasa.
