SINGARAJA – – Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana gerah juga dengan dinamika politik yang terjadi di gedung dewan, selama masa pembahasan APBD 2021.
Bupati Agus meminta agar pembahasan tak ditarik ke ranah politik. Terutama yang terkait dengan rencana pemerintah mengajukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Disentil Bupati Agus, Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan, sejak awal pihaknya tidak membawa rencana pinjaman PEN ke ranah politik.
“Kalau dibawa ke ranah politik, kami mungkin akan ambil kesempatan dan memperhitungkan asas manfaat.
Faktanya kami kan menyuarakan apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Kalau ada perbedaan pandangan, wajar dalam rapat,” kata Wandira.
Menurutnya, karena program PEN berasal dari dana pinjaman, sebaiknya pemerintah berhitung dengan cermat.
Apalagi pembayaran angsuran yang dilakukan, berasal dari pos Dana Alokasi Umum (DAU). Dikhawatirkan hal itu akan berdampak pada program pembangunan daerah.
Mengingat alokasi DAU saat ini cukup terbatas. “Berhutang itu tidak gampang. Namanya berhutang, tentu harus dihitung dengan tuntas. Kalau belum apa-apa, dibawa kesana kemari kan susah.
Kan wajar kami kritisi hal ini. Selanjutnya kami akan benar-benar kawal apa yang jadi rencana pemerintah,
utamanya yang dibiayai lewat program PEN. Karena ini berpengaruh dengan hajat hidup masyarakat Buleleng,” tandasnya.
SINGARAJA – – Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana gerah juga dengan dinamika politik yang terjadi di gedung dewan, selama masa pembahasan APBD 2021.
Bupati Agus meminta agar pembahasan tak ditarik ke ranah politik. Terutama yang terkait dengan rencana pemerintah mengajukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Disentil Bupati Agus, Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan, sejak awal pihaknya tidak membawa rencana pinjaman PEN ke ranah politik.
“Kalau dibawa ke ranah politik, kami mungkin akan ambil kesempatan dan memperhitungkan asas manfaat.
Faktanya kami kan menyuarakan apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Kalau ada perbedaan pandangan, wajar dalam rapat,” kata Wandira.
Menurutnya, karena program PEN berasal dari dana pinjaman, sebaiknya pemerintah berhitung dengan cermat.
Apalagi pembayaran angsuran yang dilakukan, berasal dari pos Dana Alokasi Umum (DAU). Dikhawatirkan hal itu akan berdampak pada program pembangunan daerah.
Mengingat alokasi DAU saat ini cukup terbatas. “Berhutang itu tidak gampang. Namanya berhutang, tentu harus dihitung dengan tuntas. Kalau belum apa-apa, dibawa kesana kemari kan susah.
Kan wajar kami kritisi hal ini. Selanjutnya kami akan benar-benar kawal apa yang jadi rencana pemerintah,
utamanya yang dibiayai lewat program PEN. Karena ini berpengaruh dengan hajat hidup masyarakat Buleleng,” tandasnya.
