RadarBali.com – Rapat koordinasi membahas evaluasi dana Pilgub 2018 antara DPRD Bali dengan Bawaslu Bali dan KPUD Bali kemarin (28/10) berlangsung dengan tensi tinggi.
Bahkan, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali, IG Bagus Alit Putra itu sudah memanas saat rapat baru dibuka.
Rapat semakin sengit dengan diwarnai adu argumen. Anggota dewan dan komisoner KPU Bali adu data tentang angka ideal pembiayaan Pilgub Bali.
Anggota Komisi I, Nyoman Adnyana yang diberikan kesempatan pertama bicara usai rapat dibuka menyebut anggaran Pilgub Bali terkesan jor-joran.
“Kami tidak ada keinginan membabat dana pilgub. Kami ingin pemilu sukses, tapi hemat tidak ada jor-joran. Acara seremonial seperti pertemuan tidak perlu dibuat di hotel berbintang,” cetus Adnyana.
Menurut Adnyana, dana Pilgub Bali perlu dirasionalisasi karena APBD mengalami penurunan. Adnyana mencontohkan sewa gedung Bawaslu hingga mencapai Rp 5 miliar.
Bawaslu sebenarnya bisa memanfaatkan aset pemprov. Politisi berkepala plontos itu membandingkan anggaran Pilgub 2018 dengan Pilgub 2013.
Jika dibandingkan keduanya, Pilgub 2018 melonjak 200 persen lebih. Sementara dana pengawasan naik 300 persen lebih.
Saat Pilgub 2013, KPU mengusulkan Rp 99,6 miliar. Dana yang diusulkan tersebut habis Rp 76 miliar. Sisanya Rp 23 miliar kembali ke kas daerah.
Begitu juga dengan Bawaslu, pada 2013 lalu mendapat Rp 22 miliar. Namun kini naik menjadi Rp 66 miliar.
Adnyana membandingkan penggunaan dana Pilgub Buleleng belum lama ini. Biaya mengurus surat suara dan keperluan lain untuk satu pemilih menghabiskan dana Rp 55.000.
Nah, jika Rp 55.000 x 3 juta pemilih Pilgub Bali, ketemu angka sekitar Rp 155 miliar. “Hitung-hitungan kasar, angka maksimal Pilgub Bali Rp 155 miliar.
Itu sudah paling banyak karena ada dua kabupaten (Klungkung dan Gianyar) yang perlu disinkronkan,” papar politikus asal Bangli itu.
Dengan anggaran Rp 155 miliar, maka dewan membabat anggaran Pilgub Bali 2018 hingga Rp 74 miliar, dari dana yang sudah disetujui awalnya Rp 229 miliar.
“Kalau mau saklek-saklekan, itu kan hak kami. Tapi kami tidak ingin ada kesan arogan,” tandasnya. Setali tiga uang, anggota Komisi I Nyoman Tirtawan ikut angkat suara.
Politikus asal Buleleng itu membandingkan biaya Pilgub Bali dengan Pilgub Jawa Timur (Jatim). Pilgub Jatim dengan jumlah 30 juta pemilih menghabiskan anggaran Rp 1 triliunan.
“Artinya, Pilgub Jatim satu pemilih itu menghabiskan uang Rp 35.666. Pilgub Bali, 3 juta pemilih dianggarkan Rp 229,8 miliar.
Biaya satu pemilih Rp 76 ribu. Ada selisih Rp 40 ribu lebih,” ungkap Tirtawan. Pandangan serupa diungkapkan Ketua Pansus APBD, Gede Kusuma Diputra.
Dia sepakat dengan mengambil contoh Pilkada Buleleng. Sebab, luas wilayah Buleleng 24 persen Bali.
“Sudah pas kalau anggaran Pilgub Bali Rp 155 miliar. Kalau diutak-atik lagi malah bisa ketemu 135 miliar,” jelasnya
