RadarBali.com – Pemprov Bali mengklaim Bali bebas dar beras oplosan yang marak beredar di Pulau Jawa. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Pemprov Bali, IB Wisnuardhana beras oplosan belum masuk ke Bali.
Menurut Wisnu, berdasarkan hasil pengawasan di lapangan Satgas Pangan Bali yang diketuai Kapolda Bali, sampai saat ini Bali masih bebas dari peredaran beras oplosan.
“Sekarang sedang turun satgas pangan. Belum ada laporan masuk baik penimbunan dan beras bahan berbahaya ke Bali. Kalau benar ada tinggal dilihat saja kesana kalau Polda sudah tahu tinggal turun ke lapangan,” ujar Wisnu kemarin (24/7).
Selain itu, di Bali juga sudah ada Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai Gubernur Bali. Tugas dari Dewan Ketahanan Pangan mengecek kualitas pangan, apakah dalam keadaan baik atau tidak.
Untuk mengecek adanya penimbunan atau tidak di Bali, Satgas Pangan dibentuk biasanya menjelang lebaran karena saat lebaran ada kenaikan harga pangan.
Dijelaskan lebih lanjut, kenaikan harga pangan disamping karena produksi terbatas tetapi juga karena distribusinya terganggu.
Untuk Bali sendiri kebutuhan beras di Bali menurut kebutuhan konsumsi per kapita dari Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 99 kg/orang/tahun.
Untuk di Bali dengan 4,2 juta jiwa kurang lebih membutuhkan 425.000 ton makan beras/tahun. Sementara produksi di Bali sebanyak 500.000 ton/tahun, sehingga Bali sebenarnya sudah surplus beras 75.000 ton/tahun.
“Kasus oplosan lebih banyak di Jawa. Kalau kami memonitor belum ada penimbunan beras di Bali,” imbuh pejabat asal Tabanan itu.
Hal senada diungkapkan Ni Wayan Kusumawathi, Kepala Disperindag Provinsi Bali. Saat dikonfirmasi melalui sambungan ponselnya, Kusumawathi mengaku belum mengetahui ada beras oplosan.
“Kami rutin melakukan pengawasan di lapangan, sampai sekarang kami belum mengetahui itu,” kata Kusuma.
Sementara itu, Wagub Bali Ketut Sudikerta meminta Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan bersama jajaran kepolisian segera melakukan tindakan intensif pengawasan.
“Jangan sampai beras oplosan itu terus berkembang ke seluruh wilayah di Bali. Karena itu akan sangat membahayakan terhadap ketahanan pangan di Bali,” beber Sudikerta.
Tim satgas pangan saat ini sedang berproses melakukan pengawasan, setelah nantinya ada hasil maka akan dilaporkan.
Dia berharap jika masyarakat menemukan beras dengan merek tersebut dibantu dilaporkan, sehingga tim satgas pangan bisa mengambil langkah-langkah tindakan terhadap pelakunya.
