SEMARAPURA – Nusa Penida kini menjadi salah satu wilayah tujuan wisata terpopuler di Bali. Alam bawah lautnya yang indah menjadikan Telur Emas Bali ini kian banyak dikunjungi wisatawan.
Selaras dengan itu, banyak warga Nusa Penida yang kini mencari nafkah di sektor pariwisata. Meski kini industri pariwisatanya kian berkembang, ternyata masih ada warga Nusa Penida yang berfikir untuk mengikuti program transmigrasi.
Alasannya klasik, ingin mencoba peruntungan di daerah lain. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klungkung I Gede Kusumajaya mengungkapkan, warga yang tertarik untuk melakukan transmigrasi mayoritas dari Nusa Penida.
Meski saat ini industri pariwisata di Nusa Penida kian berkembang, menurutnya ada sejumlah wilayah yang belum terkena efek pariwisata itu sehingga masih ada warga Nusa Penida yang berpikir untuk mengikuti program transmigrasi.
“Klungkung daratan sementara ini belum ada. Yang ada di Desa Klumpu. Nusa Penida. Selain Klumpu, ada beberapa desa lagi yang warganya tertarik transmigrasi dan semuanya ada di Nusa Penida,” katanya.
“Yang tertarik untuk transmigrasi ini, rata-rata yang tinggal di wilayah pedalaman yang cukup jauh dan bisa dikatakan terisolir,” imbuhnya.
Meski begitu, menurutnya jumlah warga Nusa Penida yang tertarik untuk mengikuti program transmigrasi tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.
Jika tahun-tahun sebelumnya yang tertarik berkisar 20 Kepala Keluarga (KK), untuk tahun ini hanya berkisar 3-5 KK.
“Ini karena dampak pariwisata yang luar biasa sekali. Bisa dilihat di Nusa Gede, orang tidak tamat sekolah bisa membuat villa. Nah yang SD, SMP, SMA dan yang mempunyai pengalaman sedikit, ke pariwisata dia lari,” ujarnya.
Untuk warga yang tertarik transmigrasi di tahun ini, diungkapkannya harus menahan diri dulu. Ini lantaran pemerintah pusat tidak memberikan kuota transmigrasi untuk Klungkung.
Kuota transmigrasi diarahkan untuk Kabupaten Karangasem yang terkena dampak erupsi Gunung Agung beberapa waktu lalu.
“Untuk kuota di Bali tahun ini seluruhnya di arahkan ke Karangasem. Di tingkat provinsi kami dirapatkan, karena di Karangasem terkena dampak erupsi,
akhirnya kuota 15 KK itu seluruhnya diarahkan ke Karangasem. Kabupaten di Bali yang lainnya tidak dapat,” terang Kusumajaya.
