DENPASAR – Jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Mendagri Tjahjo Kumolo menyindir kampanye-kampanye yang sudah dilakukan sejumlah pihak.
Apalagi, materi muatan kampanye yang dilakukan pengusung capres – cawapres membonceng isu radikalisme.
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, bila hal itu terjadi di Bali, Kepala BIN Daerah harus memberikan masukan ke pihak TNI dan Polri demi menjaga keamanan.
Tjahjo menyentil banyak orang yang tidak tahu ke-Indonesiaannya; yang pura-pura bukan orang Indonesia padahal mereka hidup dan makan di Indonesia.
“Yang bisa mengganti menteri ya presiden, yang bisa mengganti Kapolda ya Kapolri, yang bisa mengganti Pangdam ya Panglima TNI, isu ganti presiden 5 tahun konsolidasi pemilu.
Silakan. Tapi jangan ada boncengan-boncengan lain yang mengganggu sistem ketatanegaraan,” tegasnya.
DENPASAR – Jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Mendagri Tjahjo Kumolo menyindir kampanye-kampanye yang sudah dilakukan sejumlah pihak.
Apalagi, materi muatan kampanye yang dilakukan pengusung capres – cawapres membonceng isu radikalisme.
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, bila hal itu terjadi di Bali, Kepala BIN Daerah harus memberikan masukan ke pihak TNI dan Polri demi menjaga keamanan.
Tjahjo menyentil banyak orang yang tidak tahu ke-Indonesiaannya; yang pura-pura bukan orang Indonesia padahal mereka hidup dan makan di Indonesia.
“Yang bisa mengganti menteri ya presiden, yang bisa mengganti Kapolda ya Kapolri, yang bisa mengganti Pangdam ya Panglima TNI, isu ganti presiden 5 tahun konsolidasi pemilu.
Silakan. Tapi jangan ada boncengan-boncengan lain yang mengganggu sistem ketatanegaraan,” tegasnya.
