26.7 C
Jakarta
27 April 2024, 9:05 AM WIB

Muncul Mutasi Virus Corona Baru, Satgas Covid Tunda Belajar Tatap Muka

SINGARAJA – Pembelajaran tatap muka di Kabupaten Buleleng rupanya belum  bisa dilaksanakan pada bulan Januari ini.

Meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melonggarkan aturan pembelajaran tatap muka.

Perkembangan pandemi secara global, masih membuat pemegang kebijakan belum berani menerbitkan rekomendasi pembelajaran tatap muka.

Pada bulan November 2020 lalu, sebenarnya telah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri yang isinya menyesuaikan kebijakan pembelajaran tatap muka.

Bila sebelumnya pembelajaran tatap muka diberlakukan berdasarkan tingkat risiko penularan, kini pembelajaran tatap muka dapat dibuka sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah.

Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng Gede Suyasa mengatakan, hingga kemarin pemerintah belum mengambil keputusan apapun terkait pembelajaran tatap muka.

Bila mencermati kondisi pandemi global dan Indonesia pada umumnya, pemerintah belum berencana membuka pembelajaran tatap muka.

“Pak bupati belum menerbitkan rekomendasi apapun terkait pembelajaran tatap muka. Kami masih terus melihat perkembangan pandemi ini.

Apalagi dengan adanyan penutupan pintu kunjungan bagi WNA, tentu akan jadi bahan pertimbangan tersendiri. Karena kami dapat informasi adanya mutasi virus SARS-CoV-2 yang lebih cepat menular,” kata Suyasa saat dihubungi pada Jumat (1/1).

Menurut Suyasa kondisi perkembangan pandemi, menjadi salah satu pertimbangan pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan.

Terlebih Bali selalu menjadi sorotan dunia internasional. Suyasa mengaku pemerintah tak ingin terburu-buru dan mengambil langkah gegabah.

Sebab langkah yang gegabah, dapat berpotensi menimbulkan turunnya kepercayaan publik internasional pada penanganan pandemi di Bali.

Lebih lagi Bali merupakan pulau yang relatif kecil. Sehingga interaksi yang terjadi antar daerah cukup tinggi.

“Seluruh dinamika yang terjadi dan perkembangan yang terjadi secara global, kami sikapi secara hati-hati. Kami tidak mau karena kebijakan yang terburu-buru, justru menimbulkan dampak yang kurang baik,” imbuhnya.

Meski belum ada kepastian, Suyasa meminta agar seluruh satuan pendidikan mempersiapkan semua hal yang diperlukan untuk pembelajaran tatap muka.

Seperti wastafel, thermo gun, masker cadangan, alat penyemprot disinfektan, serta pembatasan interaksi yang perlu diberlakukan.

Hal itu harus dilakukan seluruh satuan pendidikan, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

“Jadi manakala pak bupati mengeluarkan rekomendasi pembelajaran tatap muka boleh dilaksanakan, maka tinggal melaksanakan saja. Tidak lagi menunggu ketersediaan peralatan penunjang untuk tatap muka,” tukas Suyasa.

Sekadar diketahui hingga 31 Desember 2020, kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Buleleng secara kumulatif mencapai 1.338 orang.

Dari seribuan kasus itu, sebanyak 1.222 orang sudah dinyatakan sembuh dan 66 orang lainnya meninggal dunia.

Kini masih ada 43 orang pasien yang dirawat di RSUD Buleleng maupun RS swasta lainnya di Buleleng. Sedangkan 7 orang lainnya menjalani karantina pada fasilitas yang disediakan oleh Pemprov Bali. 

SINGARAJA – Pembelajaran tatap muka di Kabupaten Buleleng rupanya belum  bisa dilaksanakan pada bulan Januari ini.

Meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melonggarkan aturan pembelajaran tatap muka.

Perkembangan pandemi secara global, masih membuat pemegang kebijakan belum berani menerbitkan rekomendasi pembelajaran tatap muka.

Pada bulan November 2020 lalu, sebenarnya telah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri yang isinya menyesuaikan kebijakan pembelajaran tatap muka.

Bila sebelumnya pembelajaran tatap muka diberlakukan berdasarkan tingkat risiko penularan, kini pembelajaran tatap muka dapat dibuka sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah.

Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng Gede Suyasa mengatakan, hingga kemarin pemerintah belum mengambil keputusan apapun terkait pembelajaran tatap muka.

Bila mencermati kondisi pandemi global dan Indonesia pada umumnya, pemerintah belum berencana membuka pembelajaran tatap muka.

“Pak bupati belum menerbitkan rekomendasi apapun terkait pembelajaran tatap muka. Kami masih terus melihat perkembangan pandemi ini.

Apalagi dengan adanyan penutupan pintu kunjungan bagi WNA, tentu akan jadi bahan pertimbangan tersendiri. Karena kami dapat informasi adanya mutasi virus SARS-CoV-2 yang lebih cepat menular,” kata Suyasa saat dihubungi pada Jumat (1/1).

Menurut Suyasa kondisi perkembangan pandemi, menjadi salah satu pertimbangan pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan.

Terlebih Bali selalu menjadi sorotan dunia internasional. Suyasa mengaku pemerintah tak ingin terburu-buru dan mengambil langkah gegabah.

Sebab langkah yang gegabah, dapat berpotensi menimbulkan turunnya kepercayaan publik internasional pada penanganan pandemi di Bali.

Lebih lagi Bali merupakan pulau yang relatif kecil. Sehingga interaksi yang terjadi antar daerah cukup tinggi.

“Seluruh dinamika yang terjadi dan perkembangan yang terjadi secara global, kami sikapi secara hati-hati. Kami tidak mau karena kebijakan yang terburu-buru, justru menimbulkan dampak yang kurang baik,” imbuhnya.

Meski belum ada kepastian, Suyasa meminta agar seluruh satuan pendidikan mempersiapkan semua hal yang diperlukan untuk pembelajaran tatap muka.

Seperti wastafel, thermo gun, masker cadangan, alat penyemprot disinfektan, serta pembatasan interaksi yang perlu diberlakukan.

Hal itu harus dilakukan seluruh satuan pendidikan, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

“Jadi manakala pak bupati mengeluarkan rekomendasi pembelajaran tatap muka boleh dilaksanakan, maka tinggal melaksanakan saja. Tidak lagi menunggu ketersediaan peralatan penunjang untuk tatap muka,” tukas Suyasa.

Sekadar diketahui hingga 31 Desember 2020, kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Buleleng secara kumulatif mencapai 1.338 orang.

Dari seribuan kasus itu, sebanyak 1.222 orang sudah dinyatakan sembuh dan 66 orang lainnya meninggal dunia.

Kini masih ada 43 orang pasien yang dirawat di RSUD Buleleng maupun RS swasta lainnya di Buleleng. Sedangkan 7 orang lainnya menjalani karantina pada fasilitas yang disediakan oleh Pemprov Bali. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/