RadarBali.com – Merasa pemerintah tidak pro terhadap sekolah swasta, perhimpunan SMP swasta se-kabupaten Gianyar menggalang dukungan.
Mereka mengancam tidak ikut merayakan dan menyambut hari raya Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang yang dirayakan oleh pemkab.
Penyebabnya, SMP swasta ini kecewa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Juni lalu ada 700 siswa di 21 SMP swasta beralih ke SMP negeri.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Wayan Sadra mengungkapkan, saat PPDB Juni lalu, terdapat 7.000 lebih calon siswa SMP di Kabupaten Gianyar.
Sementara kuota hanya 5.000 untuk sekolah SMP Negeri. Pihaknya mengakui berupaya agar bisa menampung 2.000 siswa ini ke SMP negeri.
“Upaya ini didasarkan pada UU No. 20 tahun 2003 bahwa warga negara berhak mendapat pendidikan bermutu, sekarang berapa SMP swasta di Gianyar yang bisa memberikan pendidikan bermutu?,” ujar Sadra bertanya balik.
Dia juga membeberkan keterbatasan sarana dan prasarana mengajar di sejumlah SMP swasta di Gianyar.
Salah satunya masih menyewa lahan untuk sekolah, sehingga biaya sewa dibebankan pada siswa. “Kalau kondisinya begini bagaimana pendidikan bermutu bisa tumbuh. Terlebih sekarang di sekolah negeri serba gratis, dengan mutu yang jelas. Orang tua mana yang tidak mau membawa anak di sekolah negeri, apalagi Gianyar sebagai kota layak anak,” paparnya.
Atas kondisi itulah, menjadi alasan bagi Dinas Pendidikan Gianyar untuk menampung siswa melalui PPDB gelombang kedua.
“Kalau sekolah memang memiliki kualitas, pasti siswa akan berbondong-bondong ke sana, tidak perduli swasta ataupun negeri. Tetapi kalau kualitasnya kurang, ya siswa tidak boleh dilarang untuk memilih yang terbaik,” tandas pria berkumis itu.
Mengenai penambahan rombel, sudah sesuai Permendikbud No 17 tahun 2017. Sadra merinci, dalam pasal 24 dan 25, dijelaskan per tingkat kelas maksimal 11 rombel sehingga seluruhnya 33 rombel.
“Sejumlah sekolah negeri di Gianyar saat ini paling banyak 9 atau 10 rombel,” terangnya. Disinggung soal ancaman swasta yang tidak ikut perayaan tujuh belasan yang digelar pemerintah, Sadra mengancam balik.
“Silahkan saja, nanti mereka kami evaluasi, seluruh biaya ujian dan bantuan lain bisa kita pending untuk mereka. Selain itu kalau ijin operasinya kami cabut bagaimana?” ancamnya.
