SEMARAPURA – Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung mendapat dukungan para pemilik lahan tidak produktif di kawasan eks galian C tersebut. Namun, mereka tidak tenang lantaran pembebasan lahan sebagai hak mereka sampai saat ini belum jelas jumlahnya.
Sementara peletakan batu pertama Pekerjaan Pengendalian Banjir Tukad Unda yang dilakukan Senin (30/11) menjadi awal dari upaya merealisasikan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung.
Klian Subak Tangkas dan Pegoncangan, Klungkung, Nengah Wija, Selasa (1/12) mengungkapkan, pengerjaan pengendalian banjir Tukad Unda berkaitan dengan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali tidak hanya akan memanfaatkan tanah milik pemerintah namun juga lahan milik warga, termasuk lahan Subak Tangkas dan Pegoncangan.
Meski peletakan batu pertama telah dilakukan Senin (30/11) menurutnya belum ada kejelasan dan kesepakatan harga pembebasan lahan milik warga.
“Baru saya datang dari bertemu Pak Gubernur. Belum ada kepastian dan belum ada gambaran harga. Menurut beliau, tim independen yang akan menentukan. Pak Gubernur sendiri belum tahu harganya,” katanya.
Ia mengaku mendukung dibangunnya Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung itu. Apalagi kawasan itu digadang-gadang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun mengingat ada hak-hak warga sebagai pemilik lahan belum dipenuhi, pihaknya meminta tidak ada aktivitas proyek dilakukan di tanah warga yang proses ganti untungnya belum tuntas.
“Sehingga saya minta kepada pemilik proyek dan sudah juga disampaikan ke Pak Gubernur untuk tidak melakukan aktivitas pekerjaan proyek di tanah kepemilikan,” ujarnya.
Demi berjalannya pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di tengah belum pastinya harga lahan, pihaknya mengaku telah mengarahkan agar pengerjaan proyek dilakukan di tanah Pekarangan Desa (PKD) yang tanahnya sudah dilakukan tukar guling.
“Saya arahkan ke sana supaya proyek ini bisa berjalan sehingga dana itu tidak sia-sia,” jelas Wija.
SEMARAPURA – Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung mendapat dukungan para pemilik lahan tidak produktif di kawasan eks galian C tersebut. Namun, mereka tidak tenang lantaran pembebasan lahan sebagai hak mereka sampai saat ini belum jelas jumlahnya.
Sementara peletakan batu pertama Pekerjaan Pengendalian Banjir Tukad Unda yang dilakukan Senin (30/11) menjadi awal dari upaya merealisasikan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung.
Klian Subak Tangkas dan Pegoncangan, Klungkung, Nengah Wija, Selasa (1/12) mengungkapkan, pengerjaan pengendalian banjir Tukad Unda berkaitan dengan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali tidak hanya akan memanfaatkan tanah milik pemerintah namun juga lahan milik warga, termasuk lahan Subak Tangkas dan Pegoncangan.
Meski peletakan batu pertama telah dilakukan Senin (30/11) menurutnya belum ada kejelasan dan kesepakatan harga pembebasan lahan milik warga.
“Baru saya datang dari bertemu Pak Gubernur. Belum ada kepastian dan belum ada gambaran harga. Menurut beliau, tim independen yang akan menentukan. Pak Gubernur sendiri belum tahu harganya,” katanya.
Ia mengaku mendukung dibangunnya Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung itu. Apalagi kawasan itu digadang-gadang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun mengingat ada hak-hak warga sebagai pemilik lahan belum dipenuhi, pihaknya meminta tidak ada aktivitas proyek dilakukan di tanah warga yang proses ganti untungnya belum tuntas.
“Sehingga saya minta kepada pemilik proyek dan sudah juga disampaikan ke Pak Gubernur untuk tidak melakukan aktivitas pekerjaan proyek di tanah kepemilikan,” ujarnya.
Demi berjalannya pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di tengah belum pastinya harga lahan, pihaknya mengaku telah mengarahkan agar pengerjaan proyek dilakukan di tanah Pekarangan Desa (PKD) yang tanahnya sudah dilakukan tukar guling.
“Saya arahkan ke sana supaya proyek ini bisa berjalan sehingga dana itu tidak sia-sia,” jelas Wija.
