SINGARAJA – Komisi IV DPRD Buleleng mendesak agar pemerintah mengoptimalkan langkah verifikasi dan validasi, terhadap pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Buleleng.
Sebab hingga kini, masih ada belasan ribu KIS yang belum aktif di Buleleng. Kemarin Komisi IV DPRD Buleleng melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial Buleleng dan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja.
RDP itu membahas aktifasi KIS warga Buleleng yang hingga kini belum tuntas. Konon masih ada 11.850 keping KIS yang kini belum aktif. Lantaran belum aktif, praktis kartu itu belum bisa digunakan berobat.
Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari mengatakan, pemerintah harus mengoptimalkan langkah pemuktahiran data.
Langkah itu tak bisa dibebankan pada Dinas Sosial Buleleng semata. Namun harus melibatkan aparat desa dan kelurahan, kecamatan, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng.
Menurut Rani, Disdukcapil Buleleng juga harus ikut pro aktif dalam mengurus aktivasi KIS warga. Sebab sebagian besar masalah aktivasi KIS, dipicu nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak valid.
“Masalahnya data ini kan tidak sinkron. Orangnya ada, NIK-nya ada, tapi tidak tercatat di data kependudukan. Data ini kan harus diperbaiki sebaik mungkin. Supaya masyarakat kita bisa menggunakan KIS mereka,” kata Rani.
Ia juga mendesak agar aparat desa melakukan update data warga miskin secara berkala. “Kalau sudah mampu, punya pekerjaan,
jangan dimasukkan dalam data masyarakat miskin. KIS ini harus tepat sasaran, dan aparat desa jadi ujung tombak pertama,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Buleleng Gede Sandhiyasa mengakui ada belasan ribu KIS yang belum aktif.
“Kami sudah minta data pada BPJS, yang tidak valid itu masalahnya apa. Memang yang paling banyak disebabkan NIK yang tidak valid,” kata Sandhiyasa.
Lebih lanjut Sandhiyasa mengatakan, Pemkab Buleleng juga telah menyurati Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (Pusdatin Kesos Kemensos).
Sebab dalam data Dinsos Buleleng, ada 17ribu warga miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, belum memilih Jaminan Kesehatan.
“Ada juga sekitar 6ribu warga yang tercatat dalam DTKS, mereka menerima bantuan KIS dari APBD. Kami harap yang belum punya jaminan kesehatan, dan yang sudah menerima bantuan dari APBD ini,
bisa dialihkan dan dibiayai lewat APBN. Kami sudah bersurat, tapi sampai hari ini (kemarin, Red) belum ada jawaban,” papar Sandhiyasa.
