TABANAN – Usulan dibentuknya PD Parkir dari kalangan DPRD Tabanan mendapat sambutan positif dari Pemkab Tabanan. Kepala Dinas Perhubungan Tabanan I Gusti Putu Ngurah Darma Utama yang saat ini memegang kendali pada parkir sangat menyetujui.
“Kalau dibentuk PD Parkir hasil kajian yang menentukan. Yang jelas kami sangat setuju dibentuk,” ucapnya.
Menurutnya, jika perusahaan daerah perparkiran dibentuk, ada dua objek parkir yang bisa dikelola. Yakni retribusi dan pajak. Karena selama ini objek parkir dikelola oleh dua lembaga yang berbeda.
“Kalau memungkinkan objek parkir yakni retribusi dan pajak dikelola dalam satu atap. Sehingga ada sinkronisasi pengelolaan di sana. Karena selama ini pajak parkir dan retribusi dikelola Bakueda dan Dishub,” ujarnya.
Kemudian pihaknya melihat juga dari sisi biaya lebih efektif dan efisien. Selama ini Dinas Perhubungan Tabanan mengelola 25 lokasi dan mempekerjakan 169 petugas parkir. Belum lagi ditambah dengan beban kerja Dinas pPerhubungan seperti uji kir dan lampu penerangan jalan.
“Jadi kami sepakat jika dewan mendorong terbentuk PD Parkir,” jelasnya.
Disinggung mengenai target PAD dari retribusi parkir, dia mnyebut pada tahun 2021 mencapai Rp 6,09 miliar. Sementara dari triwulan pertama target tersebut baru tercapai 23 persen. Target PAD dari parkir tetap tahun ini masih dipengaruhi oleh kondisi pandemi.
“Karena tahun 2020 lalu pandemi mewabah target PAD juga turun. Mudah-mudah target bisa tercapai,” pungkasnya.
TABANAN – Usulan dibentuknya PD Parkir dari kalangan DPRD Tabanan mendapat sambutan positif dari Pemkab Tabanan. Kepala Dinas Perhubungan Tabanan I Gusti Putu Ngurah Darma Utama yang saat ini memegang kendali pada parkir sangat menyetujui.
“Kalau dibentuk PD Parkir hasil kajian yang menentukan. Yang jelas kami sangat setuju dibentuk,” ucapnya.
Menurutnya, jika perusahaan daerah perparkiran dibentuk, ada dua objek parkir yang bisa dikelola. Yakni retribusi dan pajak. Karena selama ini objek parkir dikelola oleh dua lembaga yang berbeda.
“Kalau memungkinkan objek parkir yakni retribusi dan pajak dikelola dalam satu atap. Sehingga ada sinkronisasi pengelolaan di sana. Karena selama ini pajak parkir dan retribusi dikelola Bakueda dan Dishub,” ujarnya.
Kemudian pihaknya melihat juga dari sisi biaya lebih efektif dan efisien. Selama ini Dinas Perhubungan Tabanan mengelola 25 lokasi dan mempekerjakan 169 petugas parkir. Belum lagi ditambah dengan beban kerja Dinas pPerhubungan seperti uji kir dan lampu penerangan jalan.
“Jadi kami sepakat jika dewan mendorong terbentuk PD Parkir,” jelasnya.
Disinggung mengenai target PAD dari retribusi parkir, dia mnyebut pada tahun 2021 mencapai Rp 6,09 miliar. Sementara dari triwulan pertama target tersebut baru tercapai 23 persen. Target PAD dari parkir tetap tahun ini masih dipengaruhi oleh kondisi pandemi.
“Karena tahun 2020 lalu pandemi mewabah target PAD juga turun. Mudah-mudah target bisa tercapai,” pungkasnya.
