AMLAPURA – Kepala Pasar Amlapura Timur dan Barat, Karangasem, resmi diganti. Kepala Pasar Amlapura Timur yang sebelumnya dijabat Made Lokantara kini dijabat Ida Bagus Gede Ananta.
Sementara untuk kepala pasar Amlapura Barat yang sebelumnya dijabat Ida Gede Ardana kini diganti I Wayan Wardana. Pergantian pun resmi dilakukan sejak 1 Mei lalu.
Kasak-kusuk di lingkungan pasar Amlapura Timur dan Barat, pergantian tersebut tak lepas dari isu politis terkait terkait hajatan Pilkada Karangasem pada 9 Desember lalu.
Orang-orang yang diganti ini merupakan orang-orang yang mendukung salah satu calon di Pilkada lalu. Bahkan pemecatan juga dilakukan hingga tingkat bawah yakni para pekerja pemungut retribusi karcis karena dianggap menyatakan dukungan salah satu calon saat Pilkada waktu itu.
“Ya alasanya memang karena dukung-mendukung (dalam Pilkada 2020). Tapi kami di bawah juga dihadapkan pada situasi sulit. Serba salah. Kalau tidak mendukung calon petahana kami juga akan dipecat. Ya mau gimana lagi. Sabar saja,” ujar salah seorang pekerja pungut retribusi di Pasar Amlapura Barat yang namanya enggan dikorankan.
Padahal keinginan pekerja pemungut retribusi ini berusaha netral dan tidak mau ikut arus dukungan politik. Terlebih ada yang telah bekerja selama 20 tahun.
“Padahal penghasilan kecil, masih jadi korban politik juga. Ditekan sana-sini untuk mendukung. Ya tapi itu risiko,” ucapnya.
Total pemecatan dari kepala pasar hingga pemungut retribusi mencapai 14 orang. Rinciannya, Amlapura Barat terdapat 6 orang sedangkan Timur berjumlah 8 orang.
Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Karangasem, I Wayan Sutrisna. Kepala pasar Amlapura Barat dan Timur kata Sutrisna resmi diganti per 1 Mei lalu. Pihaknya juga membenarkan beberapa petugas retribusi yang tidak diperpanjang kontraknya. Pergantian juga dilakukan di Pasar Subagan.
“Dasarnya Permendagri nomor 20 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar tradisional. Ya untuk meningkatkan pendapatan,” ujarnya dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (5/5).
Hasil evaluasi Disperindag yang mendasari pemecatan itu, lanjut Sutrisna, adalah terkait beberapa catatan. Seperti menyusun perencanaan yang lebih baik, adanya kejelasan buka dan tutup pasar, hingga belum adanya ketegasan terhadap beberapa kios dan los yang tidak buka dalam jangka lama.
“Seharusnya itu bisa diberikan teguran tegas. Kalau seminggu berturut-turut tidak buka dikenakan retribusi 2 persen. Atau kalau jangka lama langsung diganti yang mau berjualan. Makanya kami minta pengelola yang baru harus ada ketegasan,” kata Sutrisna.
Disinggung pergantian hingga pemecatan akibat alasan politis karena adanya aksi dukung mendukung salah satu calon, Sutrisna tak menampik hal tersebut.
“Saya memang mendengar itu. Tapi kami bukan patokannya itu. Artinya ini ada kajian kenapa ada pergantian dan kontrak beberapa pekerja yang tidak diperpanjang. Hasil evaluasi juga kami sampaikan,” bebernya.
Sebelumnya, Disperindag juga sempat mengingatkan agar berpolitik cerdas saat Pilkada dulu. Pihaknya memperingatkan agar tidak terlalu pasang badan mendukung salam satu calon.
“Kami tidak mau tau sih itu, padahal kami sudah mewarning selaku atasan untuk tidak terlalu pasang badan,” tandasnya.
