GIANYAR – Majelis Desa Adat (MDA) dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali membatalkan rencana Sipeng pada 18-20 April.
Namun, janji pemerintah Gianyar membagikan sembako untuk ribuan pemegang Kartu Keluarga (KK) miskin tetap jalan terus.
Keputusan itu dikatakan Bupati Gianyar, Made Mahayastra, Rabu kemarin (8/4). Sebanyak 7.554 KK tetap akan dibagikan sembako berupa beras, telor dan mie instan seharga Rp 400.000.
“Tidak ada salahnya kami membantu masyarakat kita yang miskin. Pendistribusian tetap berjalan sesuai jadwal,” tegasnya.
Kata dia, distribusi terhadap ribuan KK miskin itu telah dibagikan kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tiap OPD memiliki desa binaan. OPD inilah yang bertanggungjawab atas pendistribusian sembako.
Mengenai dana desa yang bisa dialokasikan untuk penanganan Covid, sementara ini belum bisa dipakai membeli sembako.
“Saya sudah surati desa untuk menggeser anggaran dialokasikan untuk pencegahan Covid. Bahkan sebelum ada instruksi dari Menteri Desa.
Sekarang sudah banyak desa yang melakukan, cuman memang belum menyentuh sembako. Karena sembako memang tidak saya izinkan,” jelasnga.
Pertimbangan dana desa tidak untuk sembako karena dana bisa tidak cukup. Terutama bagi desa yang jumlah penduduknya padat.
“Kalau sembako, desa tidak akan kuat. Karena ada desa yang penduduknya banyak, seperti (desa) Batubulan punya 40 ribu jiwa,
Sukawati dan Kelurahan Gianyar punya 20 ribu jiwa. Dan malah akan menimbulkan banyak polemik terhadap data. Beresiko kalau mengambil itu,” tegasnya.
Pihaknya mempersilakan desa memanfaatkan dana desa untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. “Cukup disinfektan, masker, pembinaan dan lainnya,” terangnya.
