RadarBali.com – Kondisi Gunung Agung yang masih awas membuat Pemkab Karangasem harus merevisi RAPBD perubahan 2017.
Salah satu di antaranya adalah disisihkan dana dari PHR sebesar Rp 3,03 miliar. Dana yang bersumber dari Pemkab Badung ini akan di alihkan untuk mendukung logistik pengungsi.
“Nantinya akan di alokasikan untuk sembako dapur umum dan dapur anak,” ujar I Komang Kasmana, Sekretaris Dinas Sosial Karangasem kemarin.
Alokasi dana ini juga akan diarahkan untuk mendukung LPG, pembungkus plastik, susu. Selain itu untuk pengadaan beras Rp 940 juta,
LPG Rp 440 juta, lauk pauk Rp 350 juta, air mineral kemasan Rp 230 juta, mi intan Rp 190 juta, susu Rp 183 juta, dan telor ayam ras Rp 160juta.
Sementara untuk sayur mayor dialokasikan Rp 90 juta, gula dan kopi masing-masing Rp 80 juta, kacang-kacangan dan bumbu-bumbuan masing-masing Rp 80 juta, minyak goreng Rp 42 juta dan pembungkus plastik Rp 20 juta.
Menurut Kasmana, perencanaan ini bersifat elastis dan menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Mekanisme penyaluran akan dilakukan dengan berkoordinator dengan dapur umum.
Dapur umum ini mengajukan usulan ke Kecamatan yang kemudian di teruskan ke Posko Induk Tanah Ampo.
Jika cadangan di Tanah Ampo tidak ada, barulah dana Dinas Sosial yang akan di pergunakan. “Ya kita siapkan dana back up untuk Tanah Ampo jika stok menipis,” ujarnya.
Selain dana dari PHR Badung, Pemkab Karangasem juga akan mengalokasikan Rp 420 juta pada APBD Perubahan. Hanya saja anggaran ini akan diajukan dalam bentuk anggaran mendahului.
Anggaran ini untuk membayar dapur umum yang selama ini masih ditalangi pihak pengelola dapur umum.
Untuk mengakses dana tersebut wajib menyertakan tagihan berupa nota bon. Dengan demikian total anggaran untuk mendukung Posko Induk Tanah Ampo adalah sebesar Rp 3,445 miliar.
