NEGARA – Dunia pendidikan di Jembrana hingga kini masih terbelit masalah. Salah satunya yakni semakin berkurangnya pengawas sekolah.
Selain karena banyak yang pension juga karena ditundanya Diklat Calon Pengawas Sekolah (Cawas) yang rencananya dilaksanakan tahun lalu.
Berdasar data di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) pemkab Jembrana, pada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informas (PNFI) hanya ada empat orang pengawas TK-PAUD.
“Idealnya satu kecamatan satu pengawas, tapi sejak 2017 di Kecamatan Mendoyo kosong,” ujar Kepala Bidang PNFI I Wayan Eka Sutendra.
Bahkan Pengawas TK-PAUD tersebut akan mengalami kekosongan tahun 2022 lantaran seluruhnya pensiun.
“Rata-rata pengawas TK-PAUD yang ada sekarang kelahiran 1962 jadi tahun 2022 habis karena semua pensiun. Untuk mengisi kekosongan ini akan diusulkan rekrutmen Pengawas TK,” ujarnya.
Sementara di Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) lebih banyak terjadi banyak kekurangan pengawas sekolah dibanding dengan jumlah sekolah SD dan SMP yang ada.
Dengan jumlah 25 SMP yang terdiri dari 18 SMP negeri dan tujuh SMP swasta hanya terdapat dua orang Pengawas SMP.
Sementara Pengawas SD dengan jumlah 185 SD yang terdiri dari 182 SD Negeri dan 3 SD Swasta hanya terdapat sembilan orang Pengawas.
Dari jumlah pengawas SD itu untuk Kecamatan Pekutatan hanya ada satu orang pengawas, Mendoyo, Jembrana dan Negara serta Melaya masing-masing dua orang.
“Untuk pengawas SD dan SMP kita masih kekurangan banyak,” ungkap kabid Dikdas Disdikpora Jembrana I Nyoman Wenten.
Menurutnya, untuk SD dan SMP idealnya satu orang pengawas sekolah membina 10 sekolah. Namun dengan hanya memiliki dua orang pengawas SMP yang ada saat ini, pembagiannya menjadi 12 sekolah dan 13 sekolah.
Begitu pula dengan SD yang seharusnya ada 18 Pengawas SD. “Semua Pengawas SMP dan satu pengawas SD akan pensiun tahun ini,” jelasnya.
Agar kekurangan itu tidak semakin banyak, pihaknya kembali mengajukan bakal calon pengawas sekolah yang direkrut tahun 2018 lalu.
Ada 35 orang guru yang terdiri 27 orang guru SD dan delapan orang guru SMP yang direkrut namun Diklat Calon Pengawas (Cawas) yang rencananya digelar tahun lalu tertunda karena menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
“Tugas pengawas sangat vital. Kita berharap semuanya lulus sehingga bisa disusulkan untuk ditetapkan sebagai pengawas satuan pendidikan dan kekurangan bisa terisi,” terangnya.
