TABANAN – Kepastian kapan mulai dibangunnya jalan bebas hambatan Gilimanuk-Mengwi terjawab sudah. Proyek jalan tol tersebut akan mulai digarap tahun ini.
Itu terungkap saat para perbekel dan camat dikumpulkan agar menyampaikan surat undangan kepada warganya terkait lahan yang terkena jalur tol.
Dalam rapat soal proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,21 kilometer tersebut dipimpin langsung Sekda Tabanan I Gede Susila,
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bali Putu Suarjana dan pihak ketiga PT. Sumber Rodhium Perkasa yang nantinya mengerjakan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bali Putu Suarjana menyatakan. pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi merupakan kelanjutan pembangunan jalan tol dari Jawa.
Yakni dari tol Manggarai Jakarta menembus wilayah Jember Banyuwangi dan lanjut ke Tol Gilimanuk – Mengwi.
Tahapannya sejauh ini khusus di Tabanan baru penyampaian surat undangan kepada warga yang terkena jalur tol.
Sesuai agenda pihaknya Senin dan Selasa mendatang akan mengumpulkan warga untuk diberikan sosialisasi dan pendataan awal.
Setelah sosialisasi masyarakat paham akan dilakukan konsultasi publik. Kemudian menentukan kesepakatan apakah warga setuju dengan lahan sebagai jalur tol.
Kalau setuju secara otomatis ditetapkan penlok. Setelah penlok selesai baru pihak ketiga Pemrakarsa menyerahkan daftar pengadaaan tanah ke BPN.
“Jadi masih panjang proses waktunya,” kata Putu Suarjana usai rapat di pembangunan jalan tol di Kantor Bupati Tabanan kemarin.
Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi sesuai agenda jika tidak ada kendala di lapangan akan dikerjakan pembangunannya pada akhir Desember 2021 sampai tahun 2023.
Dengan sumber anggarannya bukan dari APBD maupun APBN. Melainkan dari pihak pemrakarsa yakni PT. Sumber Rodhium Perkasa. “Dengan total anggaran yang disediakan sebesar Rp 17 triliun,” ujar Putu Suarjana.
Sementara itu, Sekda Tabanan I Gede Susila menyebut pembangunan jalan kini memang sudah dalam tahap sosialisasi dan itu sudah dilakukan di Kabupaten Jembrana.
Dan, kali ini berlanjut ke Tabanan, karena ada sebanyak 22 Desa dari 7 kecamatan yang terkena dampak pembangunan jalan tol.
Perihal pembebasan lahan warga pihaknya juga sudah meminta kepada Camat dan Perbekel untuk mengawal setiap proses pembebasan lahan warga yang terkena jalur tol sebaik-baiknya.
Berikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa pembangunan jalan tol ini penting dilakukan. Karena akan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru.
“Kita sekat dulu hal-hal yang membuat kisruh atau membuat provokasi masyarakat dalam pembebasan lahan.
Karena apapun itu terkait pembebasan tanah warga tetap berkoordinasi dengan pemerintah,” jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan Tabanan.
Kemudian yang paling penting hindari calo-calo tanah. Karena pembebasan lahan sudah pasti mengikuti aturan dan standar-standar yang ditetapkan undang-undang. Pembebasan lahan tidak mungkin merugi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat menjual lahan dulu. Sebelum ada kepastian atau keputusan penentuan lokasi (penlok).
Biar tidak rugi, karena ini kan baru awal sosialisasi soal daerah-daerah desa yang terkena jalur tol. Kami tidak ingin ada masalah dikemudian hari,” ungkapnya.
“Sekali lagi hindari calo-calo tanah jangan tergiur dengan soal harga. Meski sejauh ini belum ditemui adanya calo tanah di lapangan.
Masyarakat kami minta jika nanti lahan terkena dampak Jalan Tol dan belum mengetahui informasi hubungi desa setempat, perbekel camat dan dinas PU di Tabanan. Agar menerima informasi yang sebenarnya,” pungkasnya.
