RadarBali.com – Pemkab Tabanan masih bingung mencari utangan untuk menambal defisit APBD Perubahan Tabanan 2017 senilai Rp 45 miliar.
Sampai kemarin pun masih gabeng (tidak jelas) apakah pinjaman itu akan didapatkan. Yang pasti, Pemkab Tabanan baru akan mencari rekomendasi dari Kemendagri untuk bisa berutang.
Meski demikian, kalangan DPRD Tabanan ngotot anggaran hibah senilai Rp 30 miliar yang baru muncul di APBDP 2017, agar dipertahankan sekalipun Pemkab Tabanan tak dapat utangan.
“Nggak tahu, dapat utangan atau nggak. Tapi, hibah untuk masyarakat ini prioritas. Kalau nggak dapat utangan, (hibah untuk masyarakat) nggak bisa dipangkas,” jelas Ketua Komisi I DPRD Tabanan Putu Eka Putra Nurcahyadi usai rapat dengan pihak eksekutif terkait dana hibah masyarakat.
Meski demikian, Eka mengharapkan eksekutif berusaha mencari tambahan dana untuk menutup defisit APBD-P 2017 ini.
Di antaranya adalah meminjam dana ke Bank BPD Bali seperti yang dilontarkan eksekutif sebelumnya.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Ida Bagus Wiratmaja mengatakan, soal defisit APBD pihaknya akan meminta rekomendasi ke Kemendagri agar bisa meminjam di Bank BPD Bali.
Rencananya, Bapelitbang akan berangkat berkoordinasi dengan Kemendari. Dia belum bisa memastikan apakah pinjaman yang diharapkan bisa menutup defisit APBD-P 2017 itu bisa didapat atau tidak.
“Kami coba dulu,” kata Wiratmaja. Dia mengakui, kebutuhan pinjaman untuk menutup defisit mencapai Rp45 miliar, dari total defisit sebesar Rp292 miliar lebih.
Defisit yang mengakibatkan harus berutang ini terjadi lantaran di APBD-P 2017 ada penambahan dana hibah untuk masyarakat senilai Rp30 miliar, dan kenaikan penghasilan anggota DPRD Tabanan sebesar Rp7,9 miliar lebih, serta sejumlah program lainnya.
