SINGARAJA – Komisi IV DPR RI meminta agar pemerintah segera memberikan kajian pembangunan bandara di kawasan Buleleng Barat.
Dewan mengaku selama ini belum menerima penjelasan apapun dari pemerintah, terkait program strategis nasional itu.
Padahal rencana pembangunan bandara di Buleleng Barat juga akan menggunakan lahan yang dikelola Taman Nasional Bali Barat (TNBB).
Siang kemarin (16/2) rombongan Komisi IV DPR RI mendatangi Balai TNBB. Mereka hendak mendengar langsung penjelasan dari para pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan bandara itu.
Mulai dari pihak taman nasional selaku pemilik kawasan, hingga masyarakat Desa Sumberklampok yang konon wilayahnya akan dijadikan lokasi pembangunan bandara.
Komisi IV sengaja menyerap aspirasi, karena mereka membidang masalah pertanian, kelautan, serta lingkungan hidup dan kehutanan.
Dalam kunjungan tersebut dewan memasang sinyal bahwa mereka menolak rencana pembangunan bandara di wilayah Buleleng Barat.
Sebab kondisi itu akan berdampak pada kerusakan ekosistem dan habitat dari satwa endemis asli Bali. Yakni burung Jalak Bali.
Anggota Komisi IV DPR RI A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra mengatakan, dewan mempertanyakan rencana pembangunan bandara di Bali Barat.
Politisi yang akrab disapa Gus Adhi menyebut TNBB terancam kehilangan lahan seluas 64 hektare. Karena lahan itu akan digunakan sebagai landasan pacu (runway) bandara.
“Kalau ada runway di sana, satwa di sini akan menerima kebisingan. Kemudian nasib jalak Bali yang selama ini dilestarikan, bagaimana. Ini sebaiknya dikaji dengan matang,” kata politisi Golkar itu.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengungkapkan, pemanfaatan taman nasional dalam proyek pembangunan bandara, sangat sulit.
Karena di dalam taman nasional terdapat banyak ekosistem yang dilindungi. Lebih lagi DPR RI mengaku belum mendapat kajian detil terkait rencana pemanfaatan lahan TNBB.
Sebab keberadaan bandara berpotensi membuat satwa punah. “Jangankan suara pesawat, dengar suara mobil saja lari dan stress. Kalau stress, nanti mati.
Saya sangat dukung pembangunan, apalagi di Bali. tapi tolong dibuat kajian detil. Dilaporkan ke komisi IV, baru ditindaklanjuti.
Karena kami dapat informasi awal dari kementerian, bandara baru itu di dekat Singaraja, kenapa sekarang tiba-tiba pindah, ujarnya.
Selain itu politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga meminta agar pemerintah dapat melindungi hak kepemilikan lahan masyarakat di sekitar bandara.
Ia tak ingin lahan dikuasai oleh spekulan, yang menyebabkan masyarakat Bali gigit jari. “Masa rakyat Bali hanya jadi penonton. Lihat di Ungasan, hampir semua dikuasai investor.
Orang asli paling hanya bekerja. Jangan terulang lagi di lokasi bandara ini. Saya pribadi tidak setuju taman nasional ini diubah, karena melawan Undang-Undang.
Kami akan terlibat aktif dalam rencana pembangunan ini, karena kehutanan ada di bawah bidang kami,” tegasnya.
