BADUNG, radarbali.id- Dalam rangka membangun manajemen ASN berbasis teknologi guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di berbagai bidang, Pemkab Badung bersama Cartenz Group melakukan rapat penjajakan kerja sama pembangunan infrastruktur digital melalui skema kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU), Rabu (16/2) bertempat di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung. Rapat dipimpin langsung oleh Sekda Badung Wayan Adi Arnawa didampingi CEO Cartenz Group Gito Wahyudi dan dihadiri oleh Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung.
Sekda Wayan Adi menyampaikan berdasarkan arahan Bupati Giri Prasta Pemkab Badung ingin segera pembangunan infrastruktur digital untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa, sehingga semua pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara cepat berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi. “Saya ingin mewujudkan apa yang menjadi pemikiran bapak bupati, karena beliau selalu ingin mendorong percepatan pelayanan terpadu kepada masyarakat sekaligus untuk menghindari terjadinya ego sektoral karena semua sistem di perangkat daerah terintegrasi. Mudah-mudahan dengan adanya Cartenz Group ini bisa menerjemahkan apa yang kita butuhkan di Kabupaten Badung ini,” ujar Adi Arnawa
Menurut Sekda Adi Arnawa, meskipun di tengah situasi pandemi Pemkab Badung tidak pernah berhenti berinovasi dalam membangun sistem pelayanan masyarakat yang prima sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan menangkap potensi ekonomi digital yang sangat besar melalui dukungan posisi strategis Kabupaten Badung sebagai destinasi wisata utama Indonesia. Oleh sebab itu, Adi Arnawa memandang perlu adanya pondasi digital government melalui pembangunan infrastruktur digital yang memadai. untuk membuka poros ekonomi baru bagi pemerintah daerah sekaligus menjadikan Badung sebagai simpul ekonomi digital Indonesia.
“Apabila ini bisa terwujud saya kira impact-nya akan sangat besar sekali mengingat di era digital ini kecenderungan ke depannya akan semakin banyak pekerja di dalam dan luar negeri akan memilih Bali sebagai tempat mereka untuk bekerja. Ini kan potensi pendapatan bagi daerah yang mana artinya pariwisata kita nantinya tidak hanya berbasis budaya namun juga berbasis teknologi, semua ini bisa berjalan apabila kita memiliki infrastruktur digitalnya. Itulah yang ditawarkan Cartenz kepada badung melalui skema KPBU, artinya swasta membangun infrastruktur tidak secara parsial namun secara komprehensif dan holistik,” jelasnya.
Sementara itu, CEO Cartenz Group Gito Wahyudi mengatakan sebagai perusahaan penyedia jasa IT e-government dengan jargon advancing Indonesia, Cartez Group terus berupaya untuk membantu semua tingkat lembaga dan industri dalam pemanfaatan sistem informasi yang andal dan terintegrasi bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia dengan berbagai solusi yang dihadirkan. Salah satunya, produk untuk perpajakan daerah yang terdiri atas jasa konsultasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), administrasi pajak daerah, dan pengawasan pajak daring (online tax monitoring/OTM). Jasa konsultasi mencakup diagnostik Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pemutakhiran data, antara lain pemetaan dan pendataan wilayah. Dampak positif lainnya, setelah menggunakan solusi Cartenz pada 2014, pendapatan pajak Kabupaten Badung, Bali, meningkat hingga 80,3% menjadi Rp 4,22 Triliun pada 2019.
“Kami juga membuka peluang untuk membuat solusi aplikasi terintegrasi untuk mengatasi berbagai masalah. Ini memang sudah dimulai dari DKI Jakarta, dan akan kami tularkan ke Pemda lain di Indonesia, dalam layanan solusi pajak, kami berpikir out the box, atau berpikir dari kebalikan pemikiran umumnya. Kami berpikir dari bagaimana meningkatkan pendapatan dan pengelolaannya, dari umumnya pemerintah berpikir tentang pengelolaan dan membelanjakan pendapatan pajak,” tutur Gito. (adv)
