SAWAN – Gerah tidak kunjung ada penyelesaian, ratusan warga Banjar Dinas Alasarum, Desa Bungkulan kemarin turun ke jalan.
Mereka menembok akses jalan menuju akses pemukiman mereka, yang terletak di sebelah barat Kantor Camat Kubutambahan.
Sekretaris Tim Peduli Alasarum Gusti Ngurah Sudi Ardana mengatakan, warga terpaksa melakukan aksi turun ke jalan karena tak terima dengan pembuatan tembok penyengker yang dibuat Desa Adat Kubutambahan.
Pembangunan tembok itu berdampak pada sempitnya akses jalan menuju Alasarum. Mengingat jalan yang tersisa hanya selebar 4 meter.
Selain itu jalan diprediksi akan sering kebanjiran, karena terdapat sebuah pangkung di sana. “Setahu kami dari turun temurun tanah ini digunakan bersama.
Baik oleh warga Kubutambahan maupun Alasarum. Sekarang dengan adanya pembatas ini, masyarakat tidak bisa lagi menggunakan untuk kegiatan lain. Termasuk kegiatan sosial,” kata Sudi Ardana.
Menurutnya, tim sudah pernah melayangkan protes. Baik itu pada aparat desa maupun tim tapal batas. Namun, tak ada titim temu.
“Kami hanya ingin ini kembali seperti sediakala dan tetap untuk fasilitas umum. Apalagi sudah ada perjanjian tahun 2017 lalu yang ditandatangani aparat kedua desa,” tegasnya.
SAWAN – Gerah tidak kunjung ada penyelesaian, ratusan warga Banjar Dinas Alasarum, Desa Bungkulan kemarin turun ke jalan.
Mereka menembok akses jalan menuju akses pemukiman mereka, yang terletak di sebelah barat Kantor Camat Kubutambahan.
Sekretaris Tim Peduli Alasarum Gusti Ngurah Sudi Ardana mengatakan, warga terpaksa melakukan aksi turun ke jalan karena tak terima dengan pembuatan tembok penyengker yang dibuat Desa Adat Kubutambahan.
Pembangunan tembok itu berdampak pada sempitnya akses jalan menuju Alasarum. Mengingat jalan yang tersisa hanya selebar 4 meter.
Selain itu jalan diprediksi akan sering kebanjiran, karena terdapat sebuah pangkung di sana. “Setahu kami dari turun temurun tanah ini digunakan bersama.
Baik oleh warga Kubutambahan maupun Alasarum. Sekarang dengan adanya pembatas ini, masyarakat tidak bisa lagi menggunakan untuk kegiatan lain. Termasuk kegiatan sosial,” kata Sudi Ardana.
Menurutnya, tim sudah pernah melayangkan protes. Baik itu pada aparat desa maupun tim tapal batas. Namun, tak ada titim temu.
“Kami hanya ingin ini kembali seperti sediakala dan tetap untuk fasilitas umum. Apalagi sudah ada perjanjian tahun 2017 lalu yang ditandatangani aparat kedua desa,” tegasnya.
