SEMARAPURA – Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengunjungi kantor Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung kemarin.
Dalam kunjungan yang bertujuan untuk melihat perkembangan paket pekerjaan hingga bulan September 2019,
orang nomor satu di Kabupaten Klungkung itu menemukan beberapa paket pekerjaan bukan penunjukan langsung tidak ditenderkan.
Kabag Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Klungkung Ida Bagus Wirawan menjelaskan, dari keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang ada di lingkungan Pemkab Klungkung, semua OPD sudah menayangkan paket pekerjaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Paket pekerjaan yang telah masuk SIRUP per tanggal 12 September 2019 sebanyak 83 paket. Sedangkan jumlah paket yang sedang proses di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebanyak 7 paket.
“Sementara paket yang sudah selesai diproses berjumlah 64 paket. Untuk paket pengadaan langsung (PL) atau non tender berjumlah 353 paket
dengan total pagu Rp27 miliar. Terdiri 12 paket yang sedang diproses dan sebanyak 341 paket telah selesai proses,” bebernya.
Namun, dari 83 paket pekerjaan yang bukan PL, terdapat tiga pekerjaan yang tidak ditenderkan. Di antaranya pekerjaan belanja modal gedung untuk pos jaga Balawista yang dikarenakan lokasi pembangunannya belum ditentukan.
Sementara itu dua paket pekerjaan lainnya berasal dari Dinas Perhubungan Klungkung, yakni pengadaan pagar pengaman jalan di Kutampi Ponjok dan Tanglad Nusa Penida, serta pengadaan rambu lalu lintas di Nusa Penida.
“Ini dikarenakan anggarannya dikurangi di anggaran perubahan,” terangnya. Tidak ditenderkannya pekerjaan belanja modal gedung
untuk pos jaga Balawista dikarenakan lokasi pembangunannya belum ditentukan itu pun mendapat perhatian dari bupati asal Nusa Ceningan itu.
Bupati Suwirta mengingatkan seluruh OPD supaya pemasangan anggaran melalui perencanaan dan persiapan yang matang.
Sehingga ketika anggaran sudah dipasang tidak akan gagal akibat SDM maupun lokasi yang ditentukan belum siap.
“Kepada seluruh Pokja saya ingatkan untuk proaktif, rajin berkomunikasi supaya pekerjaan cepat dilakukan dan mengurangi keterlambatan.
Walaupun proses tender selesai seluruh pokja supaya melihat kembali dokumen lelang dan melakukan evaluasi terhadap OPD yang lambat menayangkan paket pekerjaan,” tandasnya.
Kalak BPBD Klungkung, Putu Widiada membenarkan hal tersebut. Dijelaskannya tahun ini rencananya ada dua Pos Balawista yang akan dibangun dengan anggaran masing-masing sebesar Rp 200 juta per bangunan.
“Jadi pilihannya untuk di Kecamatan Nusa Penida, ada di Nusa Gede. Sedangkan di Klungkung daratan, rencananya di
Pantai Klotok atau Tegal Besar. Karena pantai-pantai tersebut adalah beberapa pantai yang banyak dikunjungi masyarakat,” katanya.
Hanya saja, pihaknya belum berhasil mendapat lahan untuk membangun Pos Balawista di Nusa Gede dan juga Pantai Klotok maupun Tegal Besar.
Sehingga dana pembangunan Pos Balawista yang sudah dianggarkan sebesar Rp 200 juta per bangunan akhirnya diputuskan untuk dikembalikan.
“Rencananya kami kembali usulkan untuk anggaran tahun 2020. Untuk itu sejak tahun 2019 ini kami rancang secara lengkap.
Jadi, kami akan rancang anggaran untuk personel, gedung dan juga lahan sehingga nyambung perencanaan kami,” ujarnya.
