JEMBRANA – Hari ini, Minggu hari ini (17/2), Bupati I Putu Artha dan Wakil Bupati I Made Kembang Hartawan, genap tiga tahun melayani masyarakat Jembrana untuk periode keduanya.
Deretan program yang berhasil diraih dan mendapat penghargaan dari pemerintah pusat dari awal menjadi kepala daerah.
Terbaru, Rabu lalu (6/2), Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jembrana menerima rapor sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
Bupati Putu Artha menerima langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan- RB) Syafruddin.
Sebelumnya, pada 2018, Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
Juga penghargaan sebagai Kabupaten dengan kepatuhan tinggi Standar Pelayanan Publik 2018, dari Ombudsman RI.
Kementerian Hukum dan HAM RI menganugerahi award sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia 2018.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), menobatkan Jembrana sebagai Kabupaten Layak Anak, kriteria madya, pada saat penghargaan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) 2018.
’’Kami meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemkab Jembrana 2017, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia,’’ kata Bupati Artha, kemarin. (rba/djo)
JEMBRANA – Hari ini, Minggu hari ini (17/2), Bupati I Putu Artha dan Wakil Bupati I Made Kembang Hartawan, genap tiga tahun melayani masyarakat Jembrana untuk periode keduanya.
Deretan program yang berhasil diraih dan mendapat penghargaan dari pemerintah pusat dari awal menjadi kepala daerah.
Terbaru, Rabu lalu (6/2), Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jembrana menerima rapor sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
Bupati Putu Artha menerima langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan- RB) Syafruddin.
Sebelumnya, pada 2018, Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
Juga penghargaan sebagai Kabupaten dengan kepatuhan tinggi Standar Pelayanan Publik 2018, dari Ombudsman RI.
Kementerian Hukum dan HAM RI menganugerahi award sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia 2018.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), menobatkan Jembrana sebagai Kabupaten Layak Anak, kriteria madya, pada saat penghargaan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) 2018.
’’Kami meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemkab Jembrana 2017, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia,’’ kata Bupati Artha, kemarin. (rba/djo)
