SINGARAJA – DPRD Buleleng menyarankan agar Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Buleleng melakukan audit finansial pada kontraktor peserta tender.
Audit itu diharapkan mengurangi peluang proyek yang mangkrak, gara-gara kontraktor mengalami kesulitan finansial di pertengahan pekerjaan.
Desakan itu mencuat setelah Komisi II DPRD Buleleng melakukan rapat dengar pendapat kemarin.
Agenda itu dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buleleng Ketut Suparta Wijaya,
Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng Ni Nyoman Surattini, Kepala Bagian Layanan Pengadaan I Putu Adiptha Ekaputra,
serta Ketua Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Buleleng M. Nur Eka Firdaus.
Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan, sepanjang tahun 2018 lalu ada lima pekerjaan di Buleleng yang harus diputus kontraknya.
Kontraktor pelaksana proyek tak sanggup menyelesaikan pekerjaan, meski telah diberikan waktu tambahan selama 50 hari.
Setelah dilakukan penelusuran, ternyata kontraktor mengalami masalah internal yakni keterbatasan finansial.
“Contoh RTH Bung Karno. Seharusnya itu jadi ikon baru. Tahun 2018 mestinya patung sudah berdiri megah, ternyata sampai sekarang
hanya potongan-potongan saja. Setelah ditelusuri, ternyata faktor internal rekanan, yakni finansial,” ungkap Mangku.
Mengantisipasi masalah serupa, Mangku mendesak Bagian Layanan Pengadaan melakukan audit finansial pada kontraktor peserta tender.
Terutama pada proyek-proyek yang memakan anggaran cukup besar. “Tahun lalu memang tidak ada regulasi yang mengizinkan audit finansial, tapi sekarang sudah ada.
Kami harap regulasi ini bisa dimanfaatkan dan jadi perhatian khusus, sehingga tidak terjadi lagi masalah serupa,” tegasnya.
Disisi lain politisi PDI Perjuangan itu juga meminta konsultan pengawas melakukan tugasnya dengan serius.
Semestinya proyek-proyek yang potensial mangkrak di tengah jalan, bisa diantisipasi oleh konsultan.
Mangku bahkan menyebut konsultan pengawas menjadi komponen yang paling bertanggungjawab, apabila ada proyek yang mangkrak.
