TABANAN – Provinsi Bali salah satu daerah di Indonesia yang mengalami dampak luar biasa akibat pandemi Covid-19. Bagaimana tidak sebagian besar masyarakat Bali mengandalkan pekerjaan mereka dari sektor pariwisata.
Kondisi pandemi Covid-19 yang sudah berjalan selama tahun ini membuat para pekerja pariwisata dipaksa untuk berhenti bekerja. Selain pada perusahaan tempat mereka terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Implikasinya pun di Bali terjadi peningkatan angka penanganguran.
Begitu juga di Kabupaten Tabanan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tabanan tercatat angka pengangguran meningkat tajam dari tahun 2019 lalu hanya sebesar 3.527 orang. Sampai akhir tahun 2020 meningkat menjadi 11.663 orang.
Angka penganguran itu meningkat sebesar 230 persen atau 3,5 kali lipat. Bahkan angka penganguran ini diprediksi bertambah seiring belum terkendalinya kasus Covid-19 dan belum dibukanya bisnis pariwisata di Bali.
Kepala Disnakertrans Tabanan I Putu Santika menyatakan data pengangguran yang mengalami peningkatan di Tabanan tersebut dihimpun dari data BPS Tabanan. Mereka yang pengangguran dengan usia angkatan kerja mulai dari umur 17-59 tahun. Selain itu BPS memprediksi angka penganguran akan mengalami peningkatan, lantaran pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Diakuinya meningkatnya angka pengangguran bukan hanya terjadi di Tabanan saja melainkan seluruh kabupaten di Bali. Jumlah angka pengangguran tahun 2020 memang meningkat dibandingkan tahun 2019 merujuk dari data BPS.
“Penyebab penganguran, lantaran pandemi Covid-19. Dimana sekarang banyak perusahaan menutup usaha mereka dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau merumahkan karyawan mereka,” ujarnya Jumat (19/2).
Santika menyebut angka penganguran ini masih didominasi dari sektor pekerja pariwisata. Mulai pekerja imigran Indonesia asal Tabanan Bali yang bekerja di kapal siar, pekerja karyawan hotel, villa dan restaurant. Selain itu hingga pekerja kafe dan bar.
“Jadi masih dominan pekerja pariwisata. Karena masyarakat Tabanan bekerja pariwisata bukan hanya di daerah Tabanan. Melainkan ke daerah Badung, Denpasar dan Gianyar,” bebernya.
Untuk mengatasi hal tersebut, sejatinya program pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi sudah melakukan program bantuan subsidi upah kepada para pekerja. Namun program tersebut hanya berjalan selama 4 bulan pada tahun 2020 lalu. sedangkan tahun tidak dilanjutkan.
Selain saat pihaknya di Dinaskertrans sudah terus mencari celah bantuan ke pusat. Salah satunya sudah menggelar sejumlah pelatihan di Lembaga Latihan Kerja (LLK) Tabanan.
“Pelatihan ini tiap tahun ada, yang tidak bisa ikut sekarang bisa tahun depan ikut. Pelatihan yang didapat di LLK untuk mengasah keterampilan,” pungkasnya.
