SINGARAJA– Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng meminta bantuan pada Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Pemerintah daerah berharap BWS dapat membantu menyusun program pencegahan dan penanggulangan banjir. Mengingat pada tahun ini banjir kembali melanda Kota Singaraja.
Kepala Dinas PUTR Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra mengatakan, BWS memiliki kewenangan yang spesifik terkait dengan sungai, danau, dan pantai. Lantaran memiliki kewenangan yang terkait sungai, pihaknya berharap agar BWS Bali-Penida dapat membantu penyusunan program penanggulangan banjir.
“Supaya bisa dilakukan eksekusi program. Entah itu dengan normalisasi, pembuatan sodetan baru, maupun perencanaan struktur jembatan yang aman dari banjir dan erosi,” kata Adiptha.
Menurutnya pencegahan dan penanggulangan banjir di kawasan perkotaan harus dilakukan secara komprehensif. Upaya pencegahan tak bisa dibebankan pada pemerintah daerah semata. Sebab ada beberapa kewenangan yang berada di instansi lain.
Ia mencontohkan, sejak 2019 lalu, pihaknya telah menggandeng Dinas PU Provinsi Bali untuk melakukan normalisasi pada saluran irigasi Daerah Irigasi (DI) Tiingtali. Selain itu sejak 2020, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah VIII juga telah membantu perbaikan saluran drainase di wilayah perkotaan.
Dampaknya pun mulai dirasakan. Di kawasan Jalan Surapati yang biasanya tergenang banjir, kini relatif lebih landai. Selain itu kawasan Perumahan Jalak Putih yang langganan banjir, juga mulai berkurang.
“Masih ada alternative lain untuk optimalisasi pencegahan. Salah satunya membuang air ke sungai terdekat. Sehingga beban di saluran drainase bisa berkurang. Kami akan koordinasikan ini. Baik pada Balai Jalan maupun BWS. Sehingga upaya pencegahan bisa lebih optimal,” demikian Adiptha.
SINGARAJA– Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng meminta bantuan pada Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Pemerintah daerah berharap BWS dapat membantu menyusun program pencegahan dan penanggulangan banjir. Mengingat pada tahun ini banjir kembali melanda Kota Singaraja.
Kepala Dinas PUTR Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra mengatakan, BWS memiliki kewenangan yang spesifik terkait dengan sungai, danau, dan pantai. Lantaran memiliki kewenangan yang terkait sungai, pihaknya berharap agar BWS Bali-Penida dapat membantu penyusunan program penanggulangan banjir.
“Supaya bisa dilakukan eksekusi program. Entah itu dengan normalisasi, pembuatan sodetan baru, maupun perencanaan struktur jembatan yang aman dari banjir dan erosi,” kata Adiptha.
Menurutnya pencegahan dan penanggulangan banjir di kawasan perkotaan harus dilakukan secara komprehensif. Upaya pencegahan tak bisa dibebankan pada pemerintah daerah semata. Sebab ada beberapa kewenangan yang berada di instansi lain.
Ia mencontohkan, sejak 2019 lalu, pihaknya telah menggandeng Dinas PU Provinsi Bali untuk melakukan normalisasi pada saluran irigasi Daerah Irigasi (DI) Tiingtali. Selain itu sejak 2020, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah VIII juga telah membantu perbaikan saluran drainase di wilayah perkotaan.
Dampaknya pun mulai dirasakan. Di kawasan Jalan Surapati yang biasanya tergenang banjir, kini relatif lebih landai. Selain itu kawasan Perumahan Jalak Putih yang langganan banjir, juga mulai berkurang.
“Masih ada alternative lain untuk optimalisasi pencegahan. Salah satunya membuang air ke sungai terdekat. Sehingga beban di saluran drainase bisa berkurang. Kami akan koordinasikan ini. Baik pada Balai Jalan maupun BWS. Sehingga upaya pencegahan bisa lebih optimal,” demikian Adiptha.
