31.1 C
Jakarta
30 April 2024, 11:38 AM WIB

Datangi Bukit Teletubies, Stafsus Jokowi Kirim Sinyal Menggembirakan

KUBUTAMBAHAN – Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Lenis Kogoya, melakukan kunjungan ke Bukit Teletubies Desa Kubutambahan, siang kemarin (21/2).

Bukit Teletubies selama ini disebut-sebut sebagai calon lokasi pembangunan bandara internasional di Bali Utara. Dalam kunjungan itu, Lenis berjanji memperjuangkan agar izin lokasi bandara segera terbit.

Staf khusus bidang adat itu sampai di Bukit Teletubies sekitar pukul 11.00 siang. Ia didampingi sejumlah staf dari Kantor Staf Kepresidenan.

Di sana Lenis Kogoya sempat melihat areal perbukitan yang akan dijadikan lokasi pembangunan bandara. Dia kemudian melakukan tatap muka dengan krama adat Desa Kubutambahan.

Di hadapan krama, Kogoya mengaku dirinya sengaja datang untuk menyaksikan lokasi secara langsung. Setelah melihat lokasi, baru dirinya akan mengurus permasalah penetapan lokasi yang hingga kini belum terbit.

“Saya harus turun lapangan dulu, bari bisa action selesaikan. Biar kami lihat langsung, bukan sekadar kata-kata orang saja,” kata Kogoya.

Menurutnya, pembangunan bandara baru di Pulau Bali cukup mendesak. Sebab daya dukung dan daya tampung Bandara Ngurah Rai akan overload dalam beberapa waktu kedepan.

Di sisi lain Bali Utara memiliki potensi wisata yang sangat bagus. Hanya saja akses jalan membuat wisatawan enggan datang ke Buleleng.

Pembangunan bandara baru juga diyakini bisa memeratakan ekonomi antara Bali selatan dengan Bali Utara.

“Saya tadi ke sini itu lewat jalan yang banyak belok-belok itu. Wisatawan mau masuk kesini juga susah. Persoalannya memang soal transportasi,” imbuhnya.

Kogoya juga menyebut wacana pembangunan bandara di Buleleng, sebuah anomali yang terjadi di Indonesia.

Biasanya pemerintah akan menawarkan pembangunan bandara ke masyarakat. Sebaliknya di Buleleng, masyarakat yang menawarkan pembangunan bandara pada pemerintah.

Desa adat bahkan siap melepas lahan seluas 370,86 hektare untuk mempermudah proses pembebasan lahan.

Setelah melakukan kunjungan, Kogoya berjanji akan berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Presiden RI Joko Widodo.

Sehingga izin penetapan lokasi bisa terbit dalam waktu dekat ini. Diharapkan izin sudah terbit sebelum Pemilihan Presiden pada April mendatang.

“Kami akan segera lakukan pertemuan di istana. Mungkin minggu depan kami akan ajak pemerintah dan adat bertemu di istana, sekalian undang Kemenhub.

Biar jelas prosesnya seperti apa, hal-hal yang kurang apa saja, biar segera diselesaikan. Jadi sebelum Pilpres sudah ada peletakan batu pertama di sini,” tegas Kogoya.

Sekadar mengingatkan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat melakukan kunjungan ke Bukit Teletubbies pada 30 Desember lalu.

Saat itu Menhub berjanji akan menerbitkan izin penetapan lokasi dalam kurun waktu tiga hingga empat bulan sejak melakukan kunjungan. “Tiga sampai empat bulan ke depan. Setelah hari ini,” ujarnya kala itu.

Setelah izin penlok terbit, Kementerian Perhubungan akan melakukan tender proyek melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Skema pembangunan ini sudah disepakati oleh komponen pemerintah, masyarakat, serta krama adat dalam forum konsultasi publik pada 19 Desember 2018 silam. 

KUBUTAMBAHAN – Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Lenis Kogoya, melakukan kunjungan ke Bukit Teletubies Desa Kubutambahan, siang kemarin (21/2).

Bukit Teletubies selama ini disebut-sebut sebagai calon lokasi pembangunan bandara internasional di Bali Utara. Dalam kunjungan itu, Lenis berjanji memperjuangkan agar izin lokasi bandara segera terbit.

Staf khusus bidang adat itu sampai di Bukit Teletubies sekitar pukul 11.00 siang. Ia didampingi sejumlah staf dari Kantor Staf Kepresidenan.

Di sana Lenis Kogoya sempat melihat areal perbukitan yang akan dijadikan lokasi pembangunan bandara. Dia kemudian melakukan tatap muka dengan krama adat Desa Kubutambahan.

Di hadapan krama, Kogoya mengaku dirinya sengaja datang untuk menyaksikan lokasi secara langsung. Setelah melihat lokasi, baru dirinya akan mengurus permasalah penetapan lokasi yang hingga kini belum terbit.

“Saya harus turun lapangan dulu, bari bisa action selesaikan. Biar kami lihat langsung, bukan sekadar kata-kata orang saja,” kata Kogoya.

Menurutnya, pembangunan bandara baru di Pulau Bali cukup mendesak. Sebab daya dukung dan daya tampung Bandara Ngurah Rai akan overload dalam beberapa waktu kedepan.

Di sisi lain Bali Utara memiliki potensi wisata yang sangat bagus. Hanya saja akses jalan membuat wisatawan enggan datang ke Buleleng.

Pembangunan bandara baru juga diyakini bisa memeratakan ekonomi antara Bali selatan dengan Bali Utara.

“Saya tadi ke sini itu lewat jalan yang banyak belok-belok itu. Wisatawan mau masuk kesini juga susah. Persoalannya memang soal transportasi,” imbuhnya.

Kogoya juga menyebut wacana pembangunan bandara di Buleleng, sebuah anomali yang terjadi di Indonesia.

Biasanya pemerintah akan menawarkan pembangunan bandara ke masyarakat. Sebaliknya di Buleleng, masyarakat yang menawarkan pembangunan bandara pada pemerintah.

Desa adat bahkan siap melepas lahan seluas 370,86 hektare untuk mempermudah proses pembebasan lahan.

Setelah melakukan kunjungan, Kogoya berjanji akan berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Presiden RI Joko Widodo.

Sehingga izin penetapan lokasi bisa terbit dalam waktu dekat ini. Diharapkan izin sudah terbit sebelum Pemilihan Presiden pada April mendatang.

“Kami akan segera lakukan pertemuan di istana. Mungkin minggu depan kami akan ajak pemerintah dan adat bertemu di istana, sekalian undang Kemenhub.

Biar jelas prosesnya seperti apa, hal-hal yang kurang apa saja, biar segera diselesaikan. Jadi sebelum Pilpres sudah ada peletakan batu pertama di sini,” tegas Kogoya.

Sekadar mengingatkan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat melakukan kunjungan ke Bukit Teletubbies pada 30 Desember lalu.

Saat itu Menhub berjanji akan menerbitkan izin penetapan lokasi dalam kurun waktu tiga hingga empat bulan sejak melakukan kunjungan. “Tiga sampai empat bulan ke depan. Setelah hari ini,” ujarnya kala itu.

Setelah izin penlok terbit, Kementerian Perhubungan akan melakukan tender proyek melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Skema pembangunan ini sudah disepakati oleh komponen pemerintah, masyarakat, serta krama adat dalam forum konsultasi publik pada 19 Desember 2018 silam. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/