SINGARAJA – Pemerintah Kabupaten Buleleng dipastikan gagal mendapat dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diusulkan pada tahun 2020 lalu. Meski sudah pernah gagal, pemerintah berupaya kembali mengajukan usulan untuk program serupa pada tahun 2021 ini. Usulan itu akan diajukan pekan depan.
Sekkab Buleleng Gede Suyasa mengatakan, Pemkab Buleleng memang dipastikan tidak mendapat dana PEN. Hal itu sudah disampaikan secara tertulis oleh pemerintah pusat. Bahwa Buleleng tidak mendapat anggaran untuk PEN.
Menurut Suyasa, sesuai dengan kesepakatan bersama DPRD Buleleng, pemerintah akan tetap mengajukan dana PEN. Dalam APBD 2021, pemerintah dan dewan disebut sudah sepakat memasang potensi pendapatan dari pinjaman daerah sebesar Rp 103 miliar.
“Kami sudah melakukan konfirmasi ke pemerintah pusat, bahwa usulan itu agar dikirim ulang. Jadi kami kirim sesuai dengan kesepakatan dalam APBD dengan dewan. Pekan depan akan kami kirim kembali,” kata Suyasa saat ditemui kemarin (22/1).
Lebih lanjut Suyasa mengatakan, pemerintah hanya akan mengajukan pinjaman dana PEN sebanyak Rp 103 miliar. Bukan Rp 571 miliar seperti yang diusulkan pada tahun 2020 lalu. Dana sebesar Rp 103 miliar itu, kata Suyasa, akan difokuskan untuk perbaikan gedung RSUD Buleleng.
Apakah pinjaman itu akan dikenakan bunga atau tidak? Suyasa mengaku belum bisa memastikan. Ia menyebut bahwa usulan pinjaman itu akan disampaikan pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Kementerian Keuangan. Apabila pinjaman yang diajukan dikenakan bunga, maka pemerintah akan melakukan pembicaraan ulang dengan DPRD Buleleng.
“Nanti kan akan dipanggil oleh pusat, untuk presentasi. Di sana kita baru tahu, apakah akan kena bunga atau tidak. Kalau kena bunga, tentu akan kami bicarakan kembali dengan dewan apakah ini akan dilanjutkan atau tidak,” tegasnya.
Sementara itu Dirut RSUD Buleleng dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD. mengungkapkan dana itu akan digunakan untuk merevitalisasi gedung pelayanan di RSUD Buleleng. Apabila pemerintah berhasil mendapat dana pinjaman dengan bunga nol persen, rencananya akan dibangun gedung pelayanan terintegrasi di RSUD Buleleng.
Gedung itu akan terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama dan lantai dua digunakan untuk layanan poliklinik dan layanan penunjang, lantai tiga digunakan untuk ruang perawatan dan ICU, sementara lantai empat digunakan untuk layanan komprehensif bagi ibu hamil dan nifas.
“Kami sudah serahkan penyusunan desain dan proses konstruksi pada Dinas PU. Kami tidak terlibat dalam proses perencanaan, karena memang bukan kompetensi kami di sana,” kata Arya.
