28.4 C
Jakarta
30 April 2024, 4:04 AM WIB

Biaya Rapid Test Melambung Tinggi, Sopir Logistik Kesal Bukan Main

SINGARAJA – Sejumlah sopir angkutan barang, menggerudug gedung DPRD Buleleng pagi kemarin (22/6). Mereka mengeluhkan biaya rapid test yang melambung tinggi.

Dampaknya, para sopir terancam kehilangan pendapatan karena ongkos menjalani tes yang terlalu mahal.

Sebanyak 5 orang sopir datang dan langsung menemui Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna.

Supriatna didampingi sejumlah anggota. Di antaranya Wakil Ketua DPRD Buleleng Made Putri Nareni, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Buleleng H. Mulyadi Putra, dan Anggota Komisi III DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi.

Para sopir yang mengadu ke dewan, merupakan perwakilan dari puluhan sopir truk yang biasa mangkal di Terminal Cargo Singaraja.

Para sopir ini biasa mengangkut barang maupun orang dengan rute Jawa-Bali. Bahkan beberapa diantaranya mengangkut barang dengan jalur Jawa-Nusa Tenggara.

Salah seorang sopir, Kadek Bagiarta mengatakan, mereka sangat keberatan dengan biaya rapid test yang cukup besar.

Apabila mereka melakukan rapid test di check point Gilimanuk, mereka harus menyiapkan biaya sebesar Rp 280 ribu.

Itu pun dokumen rapid test hanya berlaku selama 7 hari. Sementara di Buleleng, biayanya variatif di tiap rumah sakit. Berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 350 ribu.

“Kalau kami berangkat ke Jogja, itu bisa 2 hari. Kemudian bongkar muat bisa sampai 3 hari. Baliknya lagi 2 hari. Itu sudah harus dua kali bayar rapid test.

Sedangkan penghasilan kami hanya Rp 120 ribu sehari, belum potong uang makan. Kalau 2 kali bayar rapid test, nggak bisa beli beras kami,” keluh Bagiarta.

Pria yang juga sopir kendaraan ekspedisi mengatakan, saat ini biaya rapid test bagi sopir truk asal Jembrana sangat rendah.

Hanya Rp 15 ribu. Tadinya di Puskesmas Buleleng I biaya yang dikenakan hanya Rp 40 ribu. Namun sejak Kamis (18/6) pekan lalu, Puskesmas Buleleng I tak lagi melayani rapid test.

Seluruh prosedur rapid test mandiri dialihkan ke rumah sakit. Para sopir pun mendesak agar pemerintah bisa memberikan subsidi terutama bagi para sopir angkutan barang.

“Kalau nggak ada titik temu hari ini, kami akan bawa massa lebih besar. Sekarang kami menghormati petugas di Terminal Cargo, yang minta kami datang bersama perwakilan saja,” imbuhnya. 

SINGARAJA – Sejumlah sopir angkutan barang, menggerudug gedung DPRD Buleleng pagi kemarin (22/6). Mereka mengeluhkan biaya rapid test yang melambung tinggi.

Dampaknya, para sopir terancam kehilangan pendapatan karena ongkos menjalani tes yang terlalu mahal.

Sebanyak 5 orang sopir datang dan langsung menemui Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna.

Supriatna didampingi sejumlah anggota. Di antaranya Wakil Ketua DPRD Buleleng Made Putri Nareni, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Buleleng H. Mulyadi Putra, dan Anggota Komisi III DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi.

Para sopir yang mengadu ke dewan, merupakan perwakilan dari puluhan sopir truk yang biasa mangkal di Terminal Cargo Singaraja.

Para sopir ini biasa mengangkut barang maupun orang dengan rute Jawa-Bali. Bahkan beberapa diantaranya mengangkut barang dengan jalur Jawa-Nusa Tenggara.

Salah seorang sopir, Kadek Bagiarta mengatakan, mereka sangat keberatan dengan biaya rapid test yang cukup besar.

Apabila mereka melakukan rapid test di check point Gilimanuk, mereka harus menyiapkan biaya sebesar Rp 280 ribu.

Itu pun dokumen rapid test hanya berlaku selama 7 hari. Sementara di Buleleng, biayanya variatif di tiap rumah sakit. Berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 350 ribu.

“Kalau kami berangkat ke Jogja, itu bisa 2 hari. Kemudian bongkar muat bisa sampai 3 hari. Baliknya lagi 2 hari. Itu sudah harus dua kali bayar rapid test.

Sedangkan penghasilan kami hanya Rp 120 ribu sehari, belum potong uang makan. Kalau 2 kali bayar rapid test, nggak bisa beli beras kami,” keluh Bagiarta.

Pria yang juga sopir kendaraan ekspedisi mengatakan, saat ini biaya rapid test bagi sopir truk asal Jembrana sangat rendah.

Hanya Rp 15 ribu. Tadinya di Puskesmas Buleleng I biaya yang dikenakan hanya Rp 40 ribu. Namun sejak Kamis (18/6) pekan lalu, Puskesmas Buleleng I tak lagi melayani rapid test.

Seluruh prosedur rapid test mandiri dialihkan ke rumah sakit. Para sopir pun mendesak agar pemerintah bisa memberikan subsidi terutama bagi para sopir angkutan barang.

“Kalau nggak ada titik temu hari ini, kami akan bawa massa lebih besar. Sekarang kami menghormati petugas di Terminal Cargo, yang minta kami datang bersama perwakilan saja,” imbuhnya. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/