NEGARA, Radar Bali – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta efisien berbasis satu Data dari desa. Komitmen ini ditunjukkan dengan pertemuan Bupati Jembrana I Nengah Tamba dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Dr. (HC) Drs. Abdul. Halim Iskandar, M.Pd, di Kantor Kementerian Desa, PDTT Jakarta Pusat, Rabu (26/1).
Rapat Yang berlangsung guyub ini untuk mematangkan pertemuan dengan menteri desa sebelumnya. Sedikitnya ada tiga poin yang dibahas bupati bersama menteri. Mulai penggunaan dana desa untuk survei SDGS plus, pengangkatan 1 tenaga IT di tiap desa dan integrasi data Jembrana dengan pusat. ” Hasilnya nanti akan jadi yang pertama di Indonesia dan Jembrana potensi jadi rujukan nasional,” ujar Bupati Jembrana I Nengah Tamba
Mengenai mewujudkan desa mandiri bahagia menuju Jembrana sebagai kabupaten satu data. Sehingga, seluruh arah penyusunan dan perencanaan pembangunan bergerak dimulai dari adanya data yang tepat.
Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengatakan tujuan utama dari Jembrana satu data, karena menyadari selama ini masih adanya tumpang tindih soal data. Karena itu, data itu mesti dirumuskan kembali sehingga terkumpul data yang tepat dan efektif melalui Jembrana satu data.
Melalui data yang tepat, juga akan mendukung peningkatan ekonomi serta kesejahteraan warga Jembrana. Bupati, mencontohkan disektor pertanian yang menjadi sektor unggulan Jembrana, mulai potensi yang sangat bagus pada komoditi manggis durian dan kelapa. “Melalui data yang tepat akan diketahui berapa total hasil panen warga Jembrana secara keseluruhan. Bahkan sudah dapat diketahui beberapa bulan sebelum panen. Sehingga secara ekonomi, bisa dipasarkan lebih cepat mendukung peningkatan kesejahteraan petani Jembrana,” ujarnya.
Program ini, lanjutnya, akan ditargetkan selesai dalam 5 bulan ke depan. Sehingga butuh pendampingan dari kementerian termasuk supervisi di lapangan. “Kami juga berharap jalinan kerja semua unsur ini bisa menjadikan percontohan, bagaimana pemanfaatan satu data yang terintegrasi dan akurat,” ungkapnya.
Menurut bupati, melalui rapat dengan menteri desa kemarin, bupati berharap dukungan dan pendampingan dari kementerian desa. Khususnya kebijakan anggaran pemanfaatan dana desa untuk pemanfaatan tenaga surveilans yang biayanya cukup tinggi. Serta tenaga IT yang bertugas dari desa sehingga data akan terkoneksi dari kecamatan, kabupaten termasuk langsung ke kementerian.
Senada disampaikan Plt. Kepala Dinas Kominfo Jembrana I Made Gede Budiatha. Menurutnya, guna mewujudkan satu data Jembrana yang terintegrasi, sudah membangun aplikasi pendataan kepala keluarga (KK) miskin berbasis lokasi. Melalui aplikasi itu sekali klik akan muncul data yang diperlukan, mulai by name, by addres, lokasi dan foto KK miskin yang dimaksud. Indikatornya, salah satunya mengacu pada 64 indikator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.
Selain itu, Budiartha menyebut, dengan mengintegrasikan dengan variabel SIDGs yang lebih lengkap menghasilkan data yang lebih akurat dalam menyalurkan bantuan, merencanakan pembangunan termasuk mengetahui respon publik akan pelayanan pemerintah.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Dr. (HC) Drs. Abdul. Halim Iskandar menegaskan dukungannya akan program jembrana satu data dari desa. Menurutnya, landasan setiap kebijakan harus berbasis data sehingga tepat sasaran. Kesesuaian data ini sebut menteri, tidak hanya berlaku untuk hal hal besar saja, tapi juga hal – hal kecil harus dimulai dari pengumpulan dan penggunaan data yang tepat.
Menteri dari PKB ini kemudian menyebut soal penggunaan dana desa. Pada Awal program ini dijalankan, banyak penggunaan dana desa oleh kepala desa bukan berdasarkan kebutuhan tapi keinginan. “Ini yang kita sempurnakan jadi perencanaan pembangunan di desa mesti berdasarkan data. Itu penting untuk mengetahui apa yang benar benar dibutuhkan di desa sehingga selain tepat sasaran, juga bermanfaat bagi masyarakatnya,” ujarnya.
Selain itu, penggunaan dana desa harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa tersebut. Sehingga output pemanfaatan dana desa itu jelas dan terukur. Misalnya, untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan SDM. Termasuk kebijakan pembangunan desa itu sesuai dengan akar budaya, sehingga Kokoh dan mengakar dimasyarakat. “Saya sepakat dengan gagasan jembrana dan akan lakukan pendampingan. Untuk payung hukum akan kita telaah lagi bersama sekjen kementerian desa untuk penggunaan dana desa tersebut. Terpenting, dana desa digunakan untuk kebermanfaatan masyarakat dan pembangunan desa,” tegasnya. Menteri juga mempersilakan penggunaan dana desa sepanjang yang penting berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. “Jadi itu kata kuncinya dan pembangunan bisa bermanfaat dan berkelanjutan,” tandas menteri desa.
Setelah selesai diskusi dengan menteri dan mohon dukungan untuk jembrana satu data. Bupati memperkenalkan produk asli Jembrana, yakni cokelat dan pendek Jembrana.
Turut hadir dalam rapat bersama menteri desa, Bupati Jembrana didampingi ketua Tim penggerak PKK Jembrana Ny. Gusti Ayu Ketut Candrawati Tamba, Sekda I Made Budiasa, Asisten 2 I Gusti Ngurah Sumber Wijaya dan asisten 3 Pemkab Jembrana I Made Dwi Maharimbawa, serta kelompok ahli bupati bidang IT dan komunikasi publikI Putu Agus Swastika . Sementara dari kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, turut hadir sekjen Taufik Madjid, S.Sos.,M.Si. Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito, S.Sos.,M.H. dan kepala pusdatin Dr. Ivanovich Agusta, S.P., M.Si. (arb)
