SINGARAJA – DPRD Badung melakukan lawatan ke DPRD Buleleng Kamis lalu. Anggota dewan dari Badung disebut-sebut mempertanyakan alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Buleleng.
Mengingat tahun ini, Buleleng yang paling banyak mendapat alokasi BKK, dibandingkan kabupaten lain di Bali.
Pada tahun ini, alokasi BKK yang digelontorkan ke Kabupaten Buleleng cukup besar. Badung disebut menggelontorkan dana hingga Rp 90,4 miliar bagi Kabupaten Buleleng.
Data di Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng menunjukkan, alokasi anggaran itu digunakan untuk beberapa pos anggaran.
Untuk pembangunan bedah rumah misalnya, anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 24 miliar, pembangunan wantilan pura di Desa Lokapaksa dan bantuan bagi sanggar seni sebesar Rp 702,2 juta.
Selain itu ada pula alokasi anggaran untuk pembangunan Pasar Banyuasri sebesar Rp 25 miliar. Sementara Rp 40,7 miliar sisanya dialokasikan untuk belanja langsung program pariwisata, budaya, dan kesehatan.
Sayang tak disampaikan secara rinci alokasi untuk anggaran Rp 40,7 miliar itu. Ketua Komisi II DPRD Buleleng I Gusti Anom Gumanti mengatakan,
kedatangan anggota dewan memang sengaja ingin mengetahui sejauh mana manfaat BKK yang diberikan oleh Badung.
“Kami ingin tahu, apakah sudah sesuai dengan proposalnya belum? Sudah tepat sasaran belum? Apalagi yang diberikan lewat BKK Badung itu kan sampai Rp 30 miliar.
Bagi kami yang paling penting itu manfaat bagi masyarakat,” kata Anom. Pria yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan dirinya mendatangi pengempon Pura Taman Sari Lokapaksa.
Sehingga mengetahui sejauh apa manfaat BKK yang diberikan oleh Badung. Hasil kunjungan akan menjadi dasar bagi DPRD Badung dalam pengambilan keputusan soal budgeting di tahun-tahun mendatang.
Sehingga alokasi BKK yang diberikan Badung benar-benar tepat sasaran. “Masalah menambah atau mengurangi (BKK), kita lihat nanti.
Kalau memang memberi dampak postif, dan kemampuan keuangan daerah kami mencukupi, kami akan pertimbangkan,” tukas legislator asal Kelurahan Kuta itu.
