DENPASAR – Dugaan pemotongan jasa pelayanan (jaspel) dokter di RSD Mangusada dikabarkan membuat para petinggi Pemkab Badung kebakaran jenggot.
Informasi yang didapat koran ini, para petinggi di Gumi Keris meminta manajemen rumah sakit segera membereskan masalah ini.
Maklum, tahun ini merupakan tahun politik, di mana para politisi di Badung sedang menyiapkan diri menuju pilkada.
Manajemen RSD Mangusada pun kabarnya dibungkam tidak boleh memeberikan komentar pada media. Semua komentar dialihkan menjadi satu pintu melalui humas Pemkab Badung.
Kendati para petinggi Badung berusaha keras meredam masalah ini, namun Polda Bali tidak tinggal diam. Mereka tetap tancap gas.
Pendalaman penyelidikan pun terus dilakukan. Hal itu diungkapkan Kasubdit III Tipikor Polda Bali AKBP IB Putu Wedana Jati.
“Kami masih melanjutkan pengumpulan dokumen dan klarifikasi pihak terkait,” kata AKBP IB Wedana Jati.
Tidak hanya para pejabat yang heboh, para pegawai rumah sakit yang ada di Keluarahan Kapal, Mengwi, itu juga ikut gaduh mendengar informasi penyunatan jaspel.
Kemarin perwakilan dokter dan tenaga medis lainnya dikumpulkan untuk membahas masalah yang sedang merebak.
“Pertemuan diikuti sekitar 40 orang perwakilan dari semua pegawai,” ujar sumber Jawa Pos Radar Bali di internal RSD Magusada.
Yang menarik, para dokter di rumah sakit pelat merah ini merasa gembira karena masalah ini sudah mencuat ke publik.
Ditegaskan sumber, 106 dokter yang bertugas di RSD Mangusada berharap ke depannya ada perbaikan dan transparansi dari pihak manajemen.
“Kami sangat bersyukur praktek kotor ini bisa terungkap. Kami berharap pihak kepolisian bisa memperoses perkara ini secara professional,” beber sumber yang juga dokter ini.
Kendati manajemen mengklaim pemotongan jaspel para dokter sudah sesuai Perbup dan kesepakatan bersama, namun dalam teknis pelaksanaannya manajemen menggunakan aturan yang diubah.
Menurut sumber, Perbup yang mengatur pemotongan jaspel dimodifikasi agar manajemen bisa melakukan pemotongan sepihak.
Disebutkan, manajemen selalu berpatokan pada kesepakatan bersama manajemen dan staf fungsional.
Para dokter merasa keberatan karena tidak pernah menandatangani kesepakatan tersebut. “Coba dicek siapa yang tandatangan kesepakatan itu.
Kami merasa tidak pernah sepakat soal kesepakatan itu. Kami juga tidak pernah dilibatkan,” beber sumber yang meminta agar namanya tidak dikorankan.
Ditambahkannya, selama ini dokter dan staf yang mengetahui praktik pemotongan tersebut memilih bungkam daripada dikenakan sanksi dari pihak rumah sakit.
Para dokter memilih jalur aman supaya tidak ditendang dari rumah sakit. “Kalau terlalu vokal nanti disingkirkan ditaruh di Puskesmas,” tukas sumber.
