RadarBali.com – Hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan regional XI wilayah Bali, NTB dan NTT total cakupan kepesertaan JKN KIS mencapai 10.513.004 jiwa.
Dari jumlah cakupan tersebut beban iuran yang harus dibayar BPJS kesehatan mencapai Rp 1,57 triliun dengan jumlah pemasukan sebesar Rp 766 miliar.
Dari data tersebut BPJS kesehatan alami defisit. Dimana lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan yang diterima oleh BPJS kesehatan.
Itu diungkapkan langsung oleh Army Adrian Lubis, selaku Deputi direksi wilayah Bali, NTB, NTT BPJS Kesehatan saat acara media gathering Selasa kemarin (21/11).
Menurutnya, defisit anggaran tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Bali, NTB dan NTT, melainkan terjadi di seluruh Indonesia.
Mengapa terjadi defisit anggaran, karena tidak keseimbangan antara biaya atau klaim kesehatan dengan iuran pemasukan yang diterima BPJS.
Biaya klaim kesehatan akan terus alami peningkatan dari tahun-ke tahun. Sementara iuran tidak berdasar hitungan aquaria yang semestinya.
Contoh kelas tiga seharus beban biaya yang ditanggung sebesar Rp 63 ribu, namun pemerintah memutuskan sebesar Rp 23 ribu untuk PBI daerah dan pusat. Kemudian untuk peserta mandiri Rp 25.500.
“Ada tiga alternatif hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah defisiit yakni menaikan iuran, mengurangi manfaat atau nilai tambah dan peyertaan modal negara (PMN).
Untuk saat ini pemerintah masih menggunakan PMN untuk mengatasi masalah defisit anggaran tersebut,” ungkap Army.
Dituturkannya kembali untuk Program JKN-KIS di Provinsi Bali sampai dengan bulan Oktober 2017. Kepesertaan JKN-KIS mencapai 3.088.984 atau 68,88 persen dari jumlah penduduk (4.484.801 jiwa).
Kemudian jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebanyak 604, terdiri dari 79 puskesmas, 26 dokter praktek, 7 dokter gigi dan 30 klinik pratama termasuk FKTP TNI dan Polri.
Sedangkan jumlah Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) sebanyak 46, terdiri dari rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta swasta.
“Untuk di 9 kabupaten/kota di Bali Kabupaten Badung masih menjadi urutan pertama keikutsertaan dari porgram JKN-KIS. Yang masih kepesertaan rendah yakni Jembrana dan Karangasem,” jelasnya.
Disinggung soal tunggakan BPJS Kesehatan di BRSU Tabanan yang mencapai Rp 17 milyar dan RSUD Bangli Rp 2,3 miliar.
Army tegaskan pihaknya sudah melakukan pembayaran tunggakan di rumah sakit yang berada di Tabanan dan Bangli.
Yang menjadi kendala sehingga klaim rumah sakit tersebut belum terbayar klaimnya. Karena klaim yang tidak lengkap dan bermasalah.
Artinya pihaknya sendiri juga akan mempertanggungjawabkan klaim pembayaran tersebut kepada badan pemeriksa keuangan (BPK) jika terjadi masalah
