DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster kembali angkat bicara seputar proyek shortcut Singaraja – Denpasar.
Fokusnya adalah membahas anggaran yang dipergunakan untuk membiayai megaproyek ini. Menurut Koster, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan pada tahun 2019 sebesar Rp 200 miliar.
Anggaran sebanyak itu termasuk untuk feasibility study dan detail engineering desain. “Jadi, ini sudah mencover shortcut dari titik 1 sampai 10,
yang sharing antara pemerintah provinsi dan kabupaten Buleleng untuk 2018 ini. Nah, yang 2019 full dari provinsi,” ujar Gubernur Koster.
Dengan demikian, pembangunan shortcutnya, khususnya pembangunan struktur jalan tahun ini sudah dilakukan.
Karena lahanya sudah bisa dibebaskan, yakni dititik 5 dan 6 sudah dilakukan peletakan batu pertama yang dilakukan Koster sendiri.
Kemudian titik 3 dan 4 tahun 2019, titik 7 dan 8 tahun 2020, titik 9,10,1 dan 2 bisa diselesaikan di tahun 2021.
“Semuanya dari APBN. Kalau tidak selesai dari APBN, kita akan sharing dengan provinsi. Sehingga 2021 semua sudah selesai,” bebernya optimis.
Secara khusus, Koster mengucapkan terimakasih kepada semua pimpinan DPRD Provinsi Bali yang telah mendukung program menggenjot proyek infrastruktur di Bali.
DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster kembali angkat bicara seputar proyek shortcut Singaraja – Denpasar.
Fokusnya adalah membahas anggaran yang dipergunakan untuk membiayai megaproyek ini. Menurut Koster, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan pada tahun 2019 sebesar Rp 200 miliar.
Anggaran sebanyak itu termasuk untuk feasibility study dan detail engineering desain. “Jadi, ini sudah mencover shortcut dari titik 1 sampai 10,
yang sharing antara pemerintah provinsi dan kabupaten Buleleng untuk 2018 ini. Nah, yang 2019 full dari provinsi,” ujar Gubernur Koster.
Dengan demikian, pembangunan shortcutnya, khususnya pembangunan struktur jalan tahun ini sudah dilakukan.
Karena lahanya sudah bisa dibebaskan, yakni dititik 5 dan 6 sudah dilakukan peletakan batu pertama yang dilakukan Koster sendiri.
Kemudian titik 3 dan 4 tahun 2019, titik 7 dan 8 tahun 2020, titik 9,10,1 dan 2 bisa diselesaikan di tahun 2021.
“Semuanya dari APBN. Kalau tidak selesai dari APBN, kita akan sharing dengan provinsi. Sehingga 2021 semua sudah selesai,” bebernya optimis.
Secara khusus, Koster mengucapkan terimakasih kepada semua pimpinan DPRD Provinsi Bali yang telah mendukung program menggenjot proyek infrastruktur di Bali.
