DENPASAR – Rabu hari ini (31/10) DPRD Bali mengundang sejumlah pemilik toko berjaringan milik pengusaha Tiongkok.
Mereka yang akan “diadili” adalah Onbase Group; Mahkota Group; Venus Group; dan Mosso Group.
Dalam surat yang diteken Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama itu menegaskan udangan tersebut bertujuan membahas permasalahan praktik binsis menjual murah pariwisata Bali kepada turis Tiongkok.
DPRD Bali juga mengundang sejumlah pihak, di antaranya Polda Bali, Imigrasi, Kanwil Pajak, Bank Indonesia Perwakilan Bali, Dinas Pariwisata, ASITA, BTB, HPI, GIPI dan stakeholder lainnya.
Acara akan dihelat di lantai III Gedung DPRD Bali. “Kami ingin membahas serius masalah pariwisata Bali yang dijual murah ke turis Tiongkok ini.
Kami koordinasi dengan Polda, Imigrasi, Gubernur Bali, dan pelaku pariwisata lainnya,” ujar Adi Wiryatama.
Pihaknya juga sudah mengundang Konsulat Tiongkok di Bali, namun yang bersangkutan tak bisa hadir. Koordinasi dengan Konsulat diagendakan menyusul setelah 15 November.
Adi Wiryatama menegaskan, rapat koordinasi itu bertujuan agar ke depan pariwisata Bali bisa dikelola dengan baik.
Bisnis pariwisata yang tidak sehat termasuk jual murah pariwisata Bali diharapkan tidak akan terjadi di kemudian hari.
Pihaknya tidak ingin ada kesan wisatawan Tiongkok ditipu saat berkunjung ke Bali. Tidak ada lagi bisnis yang tidak sehat.
“Tamunya senang, masyarakat dan pemerintah senang. Tidak ada pengusaha yang untung tapi masyarakat melarat,” tandas mantan Bupati Tabanan itu.
Dengan mengurai masalah ini, maka citra pariwisata Bali akan baik. Ditegaska Adi, jika masalah ini dibiarkan akan merusak citra pariwisata Bali.
Disinggug soal pelangaran hukum yang dilakukan mafia Tiongkok, menurut dia memang harus ditindak tegas jika terjadi pelanggaran.
“Untuk sementara kami koordinasi dulu. Kalau ada pelanggaran hukum, sebagai negara hukum harus ditindak tegas,” tukas.
Praktik menjual murah pariwisata Bali pada turis Tiongkok ini ditengarai sudah berlangsung sejak bertahun-tahun.
Modus yang dilakukan agen perjalanan memberi subsidi kepada wisatawan. Namun, saat tiba di Bali para wisatawan itu diarahkan bahkan dipaksa untuk berbelanja di toko-toko jaringan milik mereka.
Masalah lainnya, toko-toko tersebut ada yang tidak memiliki izin, dan mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal.
