Golkar Tabanan Imbau Alihkan Dana Bansos untuk Bencana

TABANAN– Terkait darurat bencana di Tabanan, politisi Partai Golkar Tabanan, juga Ketua DPD II Golkar Tabanan I Nyoman Wirya, mendesak Pemerintah Kabupaten Tabanan agar segera melakukan refocusing anggaran untuk memfokuskan anggaran pada penanganan bencana alam. Sama halnya seperti penanganan Covid-19 anggaran diarahkan ke dana darurat bencana.

“Ini kan bencana alam yang hampir merata terjadi di Tabanan, bahkan ada korban jiwa, sehingga perlu penanganan lebih cepat. Entah berupa bantuan bagi warga yang terkena musibah atau melakukan  perbaikan pada lokasi infrastruktur yang rusak,” ungkapnya.

Wirya menegaskan kembali soal refocusing anggaran ini bisa dilakukan pada APBD perubahan, apalagi proses masih berjalan. Bila perlu dana hibah digeser untuk penanganan bencana alam.

Kalau di perubahan tidak bisa dianggarkan untuk penanganan bencana alam, masak setahun baru jalan dan jembatan jebol baru diperbaiki. “Kasihan masyarakat harus menunggu lama, karena banyak kita ketahui sulit mendapat penanganan perihal bencana alam,” tutur pria yang juga anggota DPRD Bali.

Selain itu Wirya pun menyoroti soal pembangunan di Tabanan yang harus dievaluasi oleh Pemerintah daerah. Terutama daerah aliran sungai, banyak pembangunan sekarang ini melanggar. Belum lagi terjadi alih fungsi lahan.

Ini perlu ada perda yang mengatur, apalagi ke depan ada pembangunan jalan tol yang mengambil space cukup banyak lahan. “Maka dari sekarang perda tata ruang harus ada perubahan, kita tidak menyalakan penguasa mari tangani bersama dan berbuat untuk Tabanan,” kata Wirya.

Hal yang sama pun diungkapkan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Tabanan I Made Asta Dharma. Dia menyebut segera mengalihkan sejumlah anggaran yang ada pada APBD perubahan saat ini. Bencana alam ini emergency darurat yang harus segera ditangani.

“Tidak bisa ditunda penanganan. Misalnya jalan dan jembatan putus, harus ada jembatan darurat dibuat sebagai akses warga,” ungkapnya.

Sekali lagi karena ini sifatnya darurat, pimpinan Tabanan dalam hal ini Bupati Tabanan dapat mengambil kebijakan dengan mengalihkan dana hibah bansos dialihkan untuk penanganan bencana.”Hanya ini dapat dilakukan ditengah kondisi keuangan daerah yang minim,” pungkasnya. (juliadi/radar bali) 

TABANAN– Terkait darurat bencana di Tabanan, politisi Partai Golkar Tabanan, juga Ketua DPD II Golkar Tabanan I Nyoman Wirya, mendesak Pemerintah Kabupaten Tabanan agar segera melakukan refocusing anggaran untuk memfokuskan anggaran pada penanganan bencana alam. Sama halnya seperti penanganan Covid-19 anggaran diarahkan ke dana darurat bencana.

“Ini kan bencana alam yang hampir merata terjadi di Tabanan, bahkan ada korban jiwa, sehingga perlu penanganan lebih cepat. Entah berupa bantuan bagi warga yang terkena musibah atau melakukan  perbaikan pada lokasi infrastruktur yang rusak,” ungkapnya.

Wirya menegaskan kembali soal refocusing anggaran ini bisa dilakukan pada APBD perubahan, apalagi proses masih berjalan. Bila perlu dana hibah digeser untuk penanganan bencana alam.

Kalau di perubahan tidak bisa dianggarkan untuk penanganan bencana alam, masak setahun baru jalan dan jembatan jebol baru diperbaiki. “Kasihan masyarakat harus menunggu lama, karena banyak kita ketahui sulit mendapat penanganan perihal bencana alam,” tutur pria yang juga anggota DPRD Bali.

Selain itu Wirya pun menyoroti soal pembangunan di Tabanan yang harus dievaluasi oleh Pemerintah daerah. Terutama daerah aliran sungai, banyak pembangunan sekarang ini melanggar. Belum lagi terjadi alih fungsi lahan.

Ini perlu ada perda yang mengatur, apalagi ke depan ada pembangunan jalan tol yang mengambil space cukup banyak lahan. “Maka dari sekarang perda tata ruang harus ada perubahan, kita tidak menyalakan penguasa mari tangani bersama dan berbuat untuk Tabanan,” kata Wirya.

Hal yang sama pun diungkapkan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Tabanan I Made Asta Dharma. Dia menyebut segera mengalihkan sejumlah anggaran yang ada pada APBD perubahan saat ini. Bencana alam ini emergency darurat yang harus segera ditangani.

“Tidak bisa ditunda penanganan. Misalnya jalan dan jembatan putus, harus ada jembatan darurat dibuat sebagai akses warga,” ungkapnya.

Sekali lagi karena ini sifatnya darurat, pimpinan Tabanan dalam hal ini Bupati Tabanan dapat mengambil kebijakan dengan mengalihkan dana hibah bansos dialihkan untuk penanganan bencana.”Hanya ini dapat dilakukan ditengah kondisi keuangan daerah yang minim,” pungkasnya. (juliadi/radar bali)