DENPASAR, radarbali.id- Persoalan kebangsaan mengemuka dalam webinar nasional yang diselenggarakan DPP LDII, Minggu (20/2). Dalam kesempatan itu, akademisi Universitas Paramadina, Yudi Latif mengingatkan globalisasi menarik bangsa Indonesia ke ideologi-ideologi internasional. Dalam perjalanannya ideologi itu menciptakan perlawanan di tingkat akar rumput.
Yudi Latif menyampaikan pemikiran tersebut, pada webinar bertema “Sosialisasi Perpol No. 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat dan Peningkatan Peran LDII dalam Kerjasama dengan Polri untuk Pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)”.
Menurut Yudi, dalam kondisi kekinian, fenomena globalisasi membawa dua konsekuensi. Pertama, globalisasi menarik bangsa dipersatukan dalam pengaruh internasional lewat teknologi telematika.
“Akibatnya, ideologi global merembes masuk nyaris tanpa gatekeeper. Dahulu ulama dan kiyai, bisa menyeleksi dahulu, baru kemudian mana yang diperbolehkan masuk ke masyarakat, mana yang tidak. Kini dengan teknologi digital, merembet masuk ke desa,” ungkapnya.
Yudi menyambut baik kerja sama Polri dan LDII untuk membentuk FKPM. Dengan Lembaga itu, masyarakat dan aparat negara dapat membuat titik temu atau common ground, jika robekan sosial tadi merembes ke desa. Dengan FKPM, bisa dibangun jaringan konektivitas, persambungan, silaturrahim, dan gotong-royong.
Ia menilai, LDII memiliki semangat inklusif, bisa membangun konektivitas, menjadi jembatan katalis pertemuan orang yang beda suku, adat, dapat terkoneksi satu sama lain, sekaligus membangun kerangka kerjasama dengan berbagai elemen, sehingga dapat menjadi damai dan harmoni.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, sekaligus Ketua DPP LDII Singgih Tri Sulistyono menyampaikan wilayah dan masyarakat pedesaan masih merupakan penyangga utama kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Namun transformasi historis yang saat ini berlangsung telah mengancam salah satu pilar struktur sosial, yakni memudarnya pola hubungan patron-client. Padahal pola hubungan ini menjamin kehidupan yang harmoni di pedesaan.
“Saya kira untuk sekarang dan yang akan datang satu-satunya yang bisa menjadi patron di masyarakat desa adalah negara. FKPM yang diinisiasi pihak Polri bisa difungsikan sebagai elemen negara karena di dalamnya terdapat aparat keamanan, pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat.
LDII siap bekerja sama untuk menjalankan fungsi patron-client yang bisa menjadi pembela dan pelindung masyarakat pedesaan dari berbagai macam potensi konflik sosial,” papar Singgih.
Terkait pembentukan FKPM Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Suwondo Nainggolan yang diwakili Kasubditbitpolmas Korbinmas Harkam Polri Kombes Pol RS.Terr. Pratiknyo mengatakan LDII dapat membentuk FKPM model kawasan berdasarkan kesepakatan bersama antara Polri – dalam hal ini Kapolsek, petugas Polmas, atau Bhabinkamtibmas dan pemilik kawasan pendidikan.
“Keanggotaan FKPM terdiri atas keterwakilan pemilik kawasan pendidikan, keterwakilan pengelola, keterwakilan satuan pengamanan, keterwakilan pekerja, unsur pemerintah dan petugas Polmas. Mereka bisa menggunakan fasilitas pos yang disediakan oleh pemilik kawasan pendidikan sebagai tempat pertemuan,” ujar Suwondo dalam pers rilisnya.
Webinar nasional sosialisasi FKPM yang dihelat LDII tersebut, diikuti oleh para pengurus LDII, alim ulama, pimpinan pondok pesantren, unsur kepolisian kewilayahan, DPP, DPW, dan DPD LDII di 300 lebih studio mini.
Acara itu menghadirkan pembicara Kasubditbitpolmas Korbinmas Harkam Polri Kombes Pol RS.Terr. Pratiknyo, Akademisi Universitas Paramadina Yudi Latif, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Kemendagri Chaerul Dwi Sapta, serta Ketua DPP LDII Singgih Tri Sulistiyono. (rba)
Polri dan LDII Kerja Sama Bentuk FKPM
DENPASAR, radarbali.id- Persoalan kebangsaan mengemuka dalam webinar nasional yang diselenggarakan DPP LDII, Minggu (20/2). Dalam kesempatan itu, akademisi Universitas Paramadina, Yudi Latif mengingatkan globalisasi menarik bangsa Indonesia ke ideologi-ideologi internasional. Dalam perjalanannya ideologi itu menciptakan perlawanan di tingkat akar rumput.
Yudi Latif menyampaikan pemikiran tersebut, pada webinar bertema “Sosialisasi Perpol No. 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat dan Peningkatan Peran LDII dalam Kerjasama dengan Polri untuk Pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)”.
Menurut Yudi, dalam kondisi kekinian, fenomena globalisasi membawa dua konsekuensi. Pertama, globalisasi menarik bangsa dipersatukan dalam pengaruh internasional lewat teknologi telematika.
“Akibatnya, ideologi global merembes masuk nyaris tanpa gatekeeper. Dahulu ulama dan kiyai, bisa menyeleksi dahulu, baru kemudian mana yang diperbolehkan masuk ke masyarakat, mana yang tidak. Kini dengan teknologi digital, merembet masuk ke desa,” ungkapnya.
Yudi menyambut baik kerja sama Polri dan LDII untuk membentuk FKPM. Dengan Lembaga itu, masyarakat dan aparat negara dapat membuat titik temu atau common ground, jika robekan sosial tadi merembes ke desa. Dengan FKPM, bisa dibangun jaringan konektivitas, persambungan, silaturrahim, dan gotong-royong.
Ia menilai, LDII memiliki semangat inklusif, bisa membangun konektivitas, menjadi jembatan katalis pertemuan orang yang beda suku, adat, dapat terkoneksi satu sama lain, sekaligus membangun kerangka kerjasama dengan berbagai elemen, sehingga dapat menjadi damai dan harmoni.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, sekaligus Ketua DPP LDII Singgih Tri Sulistyono menyampaikan wilayah dan masyarakat pedesaan masih merupakan penyangga utama kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Namun transformasi historis yang saat ini berlangsung telah mengancam salah satu pilar struktur sosial, yakni memudarnya pola hubungan patron-client. Padahal pola hubungan ini menjamin kehidupan yang harmoni di pedesaan.
“Saya kira untuk sekarang dan yang akan datang satu-satunya yang bisa menjadi patron di masyarakat desa adalah negara. FKPM yang diinisiasi pihak Polri bisa difungsikan sebagai elemen negara karena di dalamnya terdapat aparat keamanan, pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat.
LDII siap bekerja sama untuk menjalankan fungsi patron-client yang bisa menjadi pembela dan pelindung masyarakat pedesaan dari berbagai macam potensi konflik sosial,” papar Singgih.
Terkait pembentukan FKPM Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Suwondo Nainggolan yang diwakili Kasubditbitpolmas Korbinmas Harkam Polri Kombes Pol RS.Terr. Pratiknyo mengatakan LDII dapat membentuk FKPM model kawasan berdasarkan kesepakatan bersama antara Polri – dalam hal ini Kapolsek, petugas Polmas, atau Bhabinkamtibmas dan pemilik kawasan pendidikan.
“Keanggotaan FKPM terdiri atas keterwakilan pemilik kawasan pendidikan, keterwakilan pengelola, keterwakilan satuan pengamanan, keterwakilan pekerja, unsur pemerintah dan petugas Polmas. Mereka bisa menggunakan fasilitas pos yang disediakan oleh pemilik kawasan pendidikan sebagai tempat pertemuan,” ujar Suwondo dalam pers rilisnya.
Webinar nasional sosialisasi FKPM yang dihelat LDII tersebut, diikuti oleh para pengurus LDII, alim ulama, pimpinan pondok pesantren, unsur kepolisian kewilayahan, DPP, DPW, dan DPD LDII di 300 lebih studio mini.
Acara itu menghadirkan pembicara Kasubditbitpolmas Korbinmas Harkam Polri Kombes Pol RS.Terr. Pratiknyo, Akademisi Universitas Paramadina Yudi Latif, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Kemendagri Chaerul Dwi Sapta, serta Ketua DPP LDII Singgih Tri Sulistiyono. (rba)
