GIANYAR- Penyegelan Sentra UMKM Sukla Satyagraha atau Pasar Sukla di Jalan Astina Utara, Kecamatan Gianyar, mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Gianyar Ida Bagus Gaga Adi Saputra.
Politikus Partai Demokrat itu meminta pemerintah melihat nasib para pedagang kecil.
“Penyegelan Sentra UMKM ini sungguh sangat disesalkan. Semestinya Pemkab dapat membuka ruang dialog selebar-lebarnya terhadap pelaku UMKM yang merupakan rakyat kecil,” ujar politikus yang akrab disapa Gus Gaga, Minggu (27/3).
Gus Gaga mengatakan, semestinya rakyat kecil mendapatkan perlindungan dari pemerintah. “Karena di pikiran pedagang kecil adalah bagaimana mengais rezeki untuk sesuap nasi bagi keluarganya,” ujarnya.
Ditambah keterpurukan perekonomian akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.
Mantan Sekda Gianyar di era Bupati Anak Agung Gede Bharata itu menilai para pedagang di pasar Sukla tidak berjualan di area terlarang. “Juga tidak berjualan barang-barang terlarang. Mereka adalah rakyat kecil yang hanya berusaha menyambung hidup,” ungkapnya.
Gus Gaga meminta pemangku kebijakan di eksekutif melihat nasib pedagang setelah tempat usaha mereka disegel. “Bisa dibayangkan, jika tempat usaha mereka ditutup, bagaimana dengan nasib keluarga yang harus mereka nafkahi,” ujarnya lagi.
Gus Gaga juga tidak habis pikir. Sebab pasar itu sudah beroperasi cukup lama. “Sudah lama pasar itu beroperasi. Lalu kenapa tiba-tiba baru sekarang dilakukan tindakan paksa dengan menutup dan menyegel,” imbuhnya penuh tanya.
Apabila persoalannya pada perizinan, maka Gus Gaga menyarankan agar Pemerintah Gianyar memberikan toleransi kepada pihak pengelola untuk mengurus izin. Sembari mengurus izin, diharapkan pedagang bisa berjualan. “Bagi saya itulah win-win solution yang terbaik,” ujarnya.
Terlebih lagi, Presiden RI Joko Widodo mensupport kebangkitan sektor ekonomi mikro lewat penguatan UMKM. “Ini sejalan dengan komitmen dan instruksi Presiden Jokowi untuk kita semua membantu bangkitnya pelaku-pelaku UMKM. Namun ironisnya, di sini yang terjadi justru sebaliknya,” tegasnya.
Polisitisi asal Kelurahan/Kecamatan Gianyar itu berharap Pemerintah dapat membuka ruang dialog untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Jangan lagi gunakan pendekatan kekuasaan, karena itu sudah tidak jamannya. Rakyat sudah susah, jangan dibikin tambah susah lagi,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah Gianyar mengerahkan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gianyar untuk menyegel Pasar Sukla pada Kamis (24/3) lalu. Aparat memasang plang segel dan garis kuning. Gerobak pedagang dikeluarkan. Bahkan tenda dirobohkan.
Disisi lain, pengelola pasar Sukla melaporkan tindakan itu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Sebab ada oknum pejabat yang seolah menghambat perizinan. Bahkan, rencananya melaporkan dugaan perusakan tenda yang dilakukan aparat saat penyegelan berlangsung.
