SINGARAJA, Radar Bali – Pemerintah Kabupaten Buleleng segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Dana Cadangan. Ranperda itu dibutuhkan, karena pemerintah harus menyiapkan dana yang cukup besar untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) Buleleng.
Kebutuhan dana untuk Pilbup Buleleng mencapai Rp 70,1 miliar. Dana itu mencakup sejumlah instansi yang terlibat. Diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng sebagai penyelenggara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buleleng sebagai pengawas pelaksanaan, serta Kodim 1609/Buleleng dan Polres Buleleng yang melakukan pengamanan.
KPU Buleleng sendiri mengajukan anggaran sebanyak Rp 43 miliar, Bawaslu Buleleng membutuhkan anggaran Rp 14,5 miliar, dan Polres Buleleng mengajukan anggaran Rp 9,2 miliar. Sementara Kodim 1609/Buleleng mengajukan anggaran Rp 4,68 miliar namun yang disanggupi pemerintah hanya sebesar Rp 3,4 miliar.
Sekkab Buleleng Gede Suyasa mengatakan, pemerintah membutuhkan dana cadangan. Sebab beban pembiayaan pada Pilbup Buleleng cukup berat. Melihat kondisi keuangan daerah, ia khawatir dana akan tersedot habis hanya untuk pilbup. Padahal sektor lain juga membutuhkan dana untuk mendorong ekonomi.
“Kalau punya kapital yang cukup, tanpa dana cadangan juga bisa. Kami kan khawatirnya semua (anggaran) digunakan membiayai pilkada, malah pembangunan sektor lain yang mendorong ekonomi jadi tersendat,” kata Suyasa saat ditemui Jumat kemarin (13/5).
Menurutnya ranperda tersebut sudah disusun. Rencananya ranperda akan diajukan ke DPRD Buleleng pada bulan Juni mendatang. Ia berharap pembahasan Ranperda Dana Cadangan bisa tuntas pada triwulan ketiga. Sehingga alokasi dana cadangan dapat dibahas pada penyusunan APBD Buleleng 2023. APBD sendiri diperkirakan dibahas pada Oktober hingga November 2022.
Lebih lanjut Suyasa mengatakan, anggaran Pilbup Buleleng akan disiapkan secara bertahap. Dari kebutuhan sebesar Rp 70,1 miliar, sebanyak 50 persen hingga 60 persen diantaranya akan dianggarkan pada tahun 2023. Sisanya dialokasikan pada tahun 2024.
“Meskipun dialokasikan tahun 2023, nanti dipakainya ya tahun 2024. Nanti ditempatkan di rekening dana cadangan. Karena ini tugas negara dan perintah undang-undang maka anggaran itu wajib dipasang dalam kondisi apapun,” tukas Suyasa.
Sementara itu, Ketua KPU Buleleng Komang Dudhi Udiyana mengatakan, kebutuhan anggaran penyelenggaraan sebenarnya mencapai Rp 66 miliar. Namun sesuai kesepakatan dengan KPU Bali dan Pemprov Bali, honor badan adhoc akan ditanggung oleh Pemprov. Badan adhoc yang dimaksud ialah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
“Kebutuhan honor badan adhoc itu hampir separo dari kebutuhan anggaran. Karena honor sudah ditanggung provinsi, maka yang kami usulkan ke pemkab hanya Rp 43 miliar. Harapan kami mudah-mudahan segera dibahas dalam APBD. Kalau memang bisa disiapkan dana cadangan baik juga. Karena bisa disiapkan lebih awal dan lebih cepat,” kata Dudhi. (eps)
