SINGARAJA– Rencana pemerintah memindahkan sejumlah pedagang kaki lima di kawasan Pantai Penimbangan, menemui jalan terjal. Pedagang menolak pindah ke lokasi yang disiapkan pemerintah. Meski sudah berkali-kali dilakukan negosiasi, pedagang masih bersikeras berjualan di tempat yang sama.
Pemerintah memang berencana memindahkan para pedagang di Pantai Penimbangan. Khususnya pedagang yang berjualan di barat Pura Segara Penimbangan hingga Krisna Beach Street. Mereka rencananya dipindahkan ke Plaza Kuliner yang dibangun Dinas Pariwisata Buleleng.
Dinas Pariwisata sudah beberapa kali melakukan negosiasi, namun selalu mentok. Pedagang meminta menilai lapak yang disiapkan terlalu kecil. Ditambah lagi lokasi lapak dinilai tidak representatif. Kini pedagang rata-rata menempati lahan seluas 3×5 meter. Namun di Plaza Kuliner, lapak yang disiapkan hanya 3×3 meter.
Perbekel Baktiseraga Gusti Putu Armada mengaku para pedagang masih belum bisa menerima ukuran lapak yang diberikan Dinas Pariwisata. Selain itu pedagang juga khawatir dengan nilai sewa. Mengingat nilai sewa akan ditentukan oleh penilai indepnden. “Memang masih ada tarik ulur antara kelompok pedagang. Terutama soal ukuran lapak. Pedagang ingin agar ukuran lapaknya lebih luas, paling tidak mendekati ukuran yang ada saat ini. Komunikasi ini yang belum mencapai titik temu,” kata Armada.
Terpisah Kepala Dinas Pariwisata Buleleng Gede Dody Sukma Oktiva Askara mengatakan, pihaknya sudah berusaha memfasilitasi keinginan pedagang soal ukuran lapak. Hanya saja Dispar tak bisa berbuat banyak. Sebab proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pariwisata. Petunjuk teknis proyek juga telah disiapkan kementerian. Dalam petunjuk itu, disebutkan bahwa ukuran lapak hanya 3×3 meter. “Kami sudah sempat komunikasikan dengan kementerian, tapi tidak bisa dipenuhi. Karena pagu anggaran yang tersedia ukurannya hanya segitu,” kata Dody.
Menurut Dody pedagang juga sebenarnya menginginkan beberapa hal lain. Pedagang menolak konsep food court atau plaza kuliner, namun menginginkan konsep privat seperti kondisi saat ini. Mereka juga meminta pemerintah menyediakan atap bagi pengunjung yang menikmati makanan. “Ada banyak alasan sebenarnya. Khawatir nanti kalau direlokasi langganan malah kabur, tidak dapat jualan. Ada kekhawatiran soal biaya sewa juga. Kami tidak bisa memaksa. Nanti pelan-pelan kami akan lakukan komunikasi dan negosiasi kembali. Siapa tahu nanti berubah pikiran,” katanya.
Asal tahu saja, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 4,4 miliar untuk pembangunan Plaza Kuliner di Pantai Penimbangan. Plaza itu diproyeksikan sebagai fasilitas penunjang pariwisata di kawasan tersebut. Nantinya pedagang dapat menikmati kuliner sambil menyaksikan matahari terbenam dari roof top plaza. (eps)
SINGARAJA– Rencana pemerintah memindahkan sejumlah pedagang kaki lima di kawasan Pantai Penimbangan, menemui jalan terjal. Pedagang menolak pindah ke lokasi yang disiapkan pemerintah. Meski sudah berkali-kali dilakukan negosiasi, pedagang masih bersikeras berjualan di tempat yang sama.
Pemerintah memang berencana memindahkan para pedagang di Pantai Penimbangan. Khususnya pedagang yang berjualan di barat Pura Segara Penimbangan hingga Krisna Beach Street. Mereka rencananya dipindahkan ke Plaza Kuliner yang dibangun Dinas Pariwisata Buleleng.
Dinas Pariwisata sudah beberapa kali melakukan negosiasi, namun selalu mentok. Pedagang meminta menilai lapak yang disiapkan terlalu kecil. Ditambah lagi lokasi lapak dinilai tidak representatif. Kini pedagang rata-rata menempati lahan seluas 3×5 meter. Namun di Plaza Kuliner, lapak yang disiapkan hanya 3×3 meter.
Perbekel Baktiseraga Gusti Putu Armada mengaku para pedagang masih belum bisa menerima ukuran lapak yang diberikan Dinas Pariwisata. Selain itu pedagang juga khawatir dengan nilai sewa. Mengingat nilai sewa akan ditentukan oleh penilai indepnden. “Memang masih ada tarik ulur antara kelompok pedagang. Terutama soal ukuran lapak. Pedagang ingin agar ukuran lapaknya lebih luas, paling tidak mendekati ukuran yang ada saat ini. Komunikasi ini yang belum mencapai titik temu,” kata Armada.
Terpisah Kepala Dinas Pariwisata Buleleng Gede Dody Sukma Oktiva Askara mengatakan, pihaknya sudah berusaha memfasilitasi keinginan pedagang soal ukuran lapak. Hanya saja Dispar tak bisa berbuat banyak. Sebab proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pariwisata. Petunjuk teknis proyek juga telah disiapkan kementerian. Dalam petunjuk itu, disebutkan bahwa ukuran lapak hanya 3×3 meter. “Kami sudah sempat komunikasikan dengan kementerian, tapi tidak bisa dipenuhi. Karena pagu anggaran yang tersedia ukurannya hanya segitu,” kata Dody.
Menurut Dody pedagang juga sebenarnya menginginkan beberapa hal lain. Pedagang menolak konsep food court atau plaza kuliner, namun menginginkan konsep privat seperti kondisi saat ini. Mereka juga meminta pemerintah menyediakan atap bagi pengunjung yang menikmati makanan. “Ada banyak alasan sebenarnya. Khawatir nanti kalau direlokasi langganan malah kabur, tidak dapat jualan. Ada kekhawatiran soal biaya sewa juga. Kami tidak bisa memaksa. Nanti pelan-pelan kami akan lakukan komunikasi dan negosiasi kembali. Siapa tahu nanti berubah pikiran,” katanya.
Asal tahu saja, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 4,4 miliar untuk pembangunan Plaza Kuliner di Pantai Penimbangan. Plaza itu diproyeksikan sebagai fasilitas penunjang pariwisata di kawasan tersebut. Nantinya pedagang dapat menikmati kuliner sambil menyaksikan matahari terbenam dari roof top plaza. (eps)
