NEGARA – Perusahaan daerah (Perusda) Jembrana sejak setahun terakhir ini tidak memiliki usaha pasti. Akibatnya, perusahaan plat merah milik pemerintah kabupaten Jembrana ini dinyatakan bangkrut.
Saat ini, hanya tersisa dua orang, yakni direktur dan satu orang bagian keuangan yang sudah tidak menerima gaji sejak setahun terakhir.
Direktur Perusda Jembrana I Gusti Kade Kusuma Wijaya mengakui bahwa perusahaan yang dikelola sampai saat ini belum ada usaha yang bisa menghasilkan untuk menjalankan perusahaan.
Bahkan, setelah merumahkan pegawainya, satu persatu pegawai yang bertahan juga berhenti. “Sekarang tinggal saya dan bagian keuangan,” jelasnya.
Menurutnya, sejumlah usaha yang sebelumnya dijalankan seperti sedot WC dan percetakan sudah tidak berjalan.
Akibatnya, tidak ada usaha lagi yang bisa dijalankan perusahaan dan tidak ada uang untuk operasional maupun gaji pegawai. “Sudah tidak ada apa-apa,” ungkapnya.
Pihaknya berharap pada anggota DPRD Jembrana yang baru dilantik membantu mencarikan solusi Perusda Jembrana agar perusahaan berjalan lagi.
Salah satunya meminta bantuan penyertaan modal dari pemerintah kabupaten untuk menjalankan usaha. Karena banyak usaha yang sudah dirancang, tapi tidak ada modal.
Sebelumnya Perusda Jembrana juga bermasalah dengan pegawainya. Sebanyak 10 orang pegawai yang diberhentikan tidak menerima pesangon meski sudah bekerja puluhan tahun, bahkan gaji tidak dibayar selama 8 bulan.
Pemberhentian pegawai yang dilakukan sejak 1 Januari 2019 tersebut, hingga saat ini belum ada solusi.
NEGARA – Perusahaan daerah (Perusda) Jembrana sejak setahun terakhir ini tidak memiliki usaha pasti. Akibatnya, perusahaan plat merah milik pemerintah kabupaten Jembrana ini dinyatakan bangkrut.
Saat ini, hanya tersisa dua orang, yakni direktur dan satu orang bagian keuangan yang sudah tidak menerima gaji sejak setahun terakhir.
Direktur Perusda Jembrana I Gusti Kade Kusuma Wijaya mengakui bahwa perusahaan yang dikelola sampai saat ini belum ada usaha yang bisa menghasilkan untuk menjalankan perusahaan.
Bahkan, setelah merumahkan pegawainya, satu persatu pegawai yang bertahan juga berhenti. “Sekarang tinggal saya dan bagian keuangan,” jelasnya.
Menurutnya, sejumlah usaha yang sebelumnya dijalankan seperti sedot WC dan percetakan sudah tidak berjalan.
Akibatnya, tidak ada usaha lagi yang bisa dijalankan perusahaan dan tidak ada uang untuk operasional maupun gaji pegawai. “Sudah tidak ada apa-apa,” ungkapnya.
Pihaknya berharap pada anggota DPRD Jembrana yang baru dilantik membantu mencarikan solusi Perusda Jembrana agar perusahaan berjalan lagi.
Salah satunya meminta bantuan penyertaan modal dari pemerintah kabupaten untuk menjalankan usaha. Karena banyak usaha yang sudah dirancang, tapi tidak ada modal.
Sebelumnya Perusda Jembrana juga bermasalah dengan pegawainya. Sebanyak 10 orang pegawai yang diberhentikan tidak menerima pesangon meski sudah bekerja puluhan tahun, bahkan gaji tidak dibayar selama 8 bulan.
Pemberhentian pegawai yang dilakukan sejak 1 Januari 2019 tersebut, hingga saat ini belum ada solusi.
