26.7 C
Jakarta
21 September 2024, 4:51 AM WIB

Genjot PAD, Jembrana Gali Potensi Kontribusi Pelabuhan Gilimanuk

NEGARA – Pelabuhan Gilimanuk meski berada di wilayah Jembrana, belum ada pendapatan yang masuk menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jembrana.

Seluruh pendapatan dari perusahaan milik negara (BUMN) tersebut diserahkan pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tidak ada pendapatan.

Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi mengatakan, selama ini Pemkab Jembrana memang mendapatkan kontribusi

pendapatan dengan adanya perusahaan yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan.

“Namun, selama kontrusinya ke pusat semua, Jembrana tidak pernah mendapatkan apa-apa,” ujar Ni Made Sri Sutharmi.

Karena itu, dalam pertemuan dengan PT. ASDP Indonesia Ferry, di Banyuwangi kemarin, rombongan DPRD Jembrana membahas mengenai peluang yang berpotensi menjadi pendapatan daerah Jembrana.

“Pertemuan tadi sebenarnya membahas masalah proposal penanganan abrasi di Jineng Agung, dalam pertemuan tersebut menyinggung mengenai potensi pendapatan yang bisa diterima daerah,” jelasnya.

Padahal dari segi lokasi, perusahaan penyeberangan berada di wilayah Jembrana dan sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Jembrana berada di sekitar Pelabuhan Gilimanuk.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Sri Sutharmi, pihak PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Ketapang berencana membentuk kerjasama dengan pemerintah kabupaten agar ada kontribusi yang masuk.

Jika ada kerjasama nantinya sama-sama menguntungkan, tergantung kerjasamanya seperti apa. Sehingga jika kerjasama terlaksana, menjadi PAD bagi Jembrana.

“Tujuan kita menggali potensi PAD dari Pelabuhan Gilimanuk. Karena dari segi potensi ada peluang pendapatan dari pelabuhan jika ada kerjasama,” terangnya.

Mengenai teknis dan sistem kerjasama yang akan dibangun, masih perlu pembahasan lagi di pemerintah kabupaten dan pihak PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Ketapang.

Pihaknya memprediksi jika ada kerjasama, maka bisa menjadi peluang pendapatan besar dibandingkan dengan parkir manuver sebelum masuk Pelabuhan Gilimanuk.

Banyaknya aset milik pemerintah kabupaten Jembrana di sekitar Pelabuhan Gilimanuk, bisa mendukung kerjasama dengan pihak pengelola pelabuhan yang bisa menjadi pendapatan kabupaten.

“Pendapatan Jembrana yang kecil, harus cari peluang-peluang yang bisa menjadi tambahan pendapatan,” tandasnya. 

NEGARA – Pelabuhan Gilimanuk meski berada di wilayah Jembrana, belum ada pendapatan yang masuk menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jembrana.

Seluruh pendapatan dari perusahaan milik negara (BUMN) tersebut diserahkan pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tidak ada pendapatan.

Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi mengatakan, selama ini Pemkab Jembrana memang mendapatkan kontribusi

pendapatan dengan adanya perusahaan yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan.

“Namun, selama kontrusinya ke pusat semua, Jembrana tidak pernah mendapatkan apa-apa,” ujar Ni Made Sri Sutharmi.

Karena itu, dalam pertemuan dengan PT. ASDP Indonesia Ferry, di Banyuwangi kemarin, rombongan DPRD Jembrana membahas mengenai peluang yang berpotensi menjadi pendapatan daerah Jembrana.

“Pertemuan tadi sebenarnya membahas masalah proposal penanganan abrasi di Jineng Agung, dalam pertemuan tersebut menyinggung mengenai potensi pendapatan yang bisa diterima daerah,” jelasnya.

Padahal dari segi lokasi, perusahaan penyeberangan berada di wilayah Jembrana dan sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Jembrana berada di sekitar Pelabuhan Gilimanuk.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Sri Sutharmi, pihak PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Ketapang berencana membentuk kerjasama dengan pemerintah kabupaten agar ada kontribusi yang masuk.

Jika ada kerjasama nantinya sama-sama menguntungkan, tergantung kerjasamanya seperti apa. Sehingga jika kerjasama terlaksana, menjadi PAD bagi Jembrana.

“Tujuan kita menggali potensi PAD dari Pelabuhan Gilimanuk. Karena dari segi potensi ada peluang pendapatan dari pelabuhan jika ada kerjasama,” terangnya.

Mengenai teknis dan sistem kerjasama yang akan dibangun, masih perlu pembahasan lagi di pemerintah kabupaten dan pihak PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Ketapang.

Pihaknya memprediksi jika ada kerjasama, maka bisa menjadi peluang pendapatan besar dibandingkan dengan parkir manuver sebelum masuk Pelabuhan Gilimanuk.

Banyaknya aset milik pemerintah kabupaten Jembrana di sekitar Pelabuhan Gilimanuk, bisa mendukung kerjasama dengan pihak pengelola pelabuhan yang bisa menjadi pendapatan kabupaten.

“Pendapatan Jembrana yang kecil, harus cari peluang-peluang yang bisa menjadi tambahan pendapatan,” tandasnya. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/