DENPASAR – Proyek Jawa Bali Crossing (JB Cross) yang digagas sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menciptakan kemandirian listrik Bali, tampaknya, sulit terwujud.
Pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat menjadi pemicu. Apalagi, hingga saat ini izin penetapan lokasi dari Gubernur Bali untuk proyek yang dianggarkan sebesar Rp 5 triliun belum keluar.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Mahendra Putra mengungkapkan, listrik menjadi kebutuhan vital bagi kehidupan.
Namun, kalau pembangunan proyek itu dianggap tidak sesuai karena menyalahi aturan RTRW dan merusak kesucian pura, layak untuk dikaji ulang.
Untuk diketahui, kabel gardu induk tegangan ekstra tinggi (Gitek) setinggi 376 meter ini akan melintasi Pura Segara Rupek, Jembrana.
“Agar tidak menimbulkan gejolak, solusinya adalah menciptakan energi mandiri. Salah satunya dengan listrik tenaga surya, seperti yang ada di Pemprov Bali ini. Ini ramah lingkungan,” ujar Dewa Mahendra Putra.
DENPASAR – Proyek Jawa Bali Crossing (JB Cross) yang digagas sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menciptakan kemandirian listrik Bali, tampaknya, sulit terwujud.
Pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat menjadi pemicu. Apalagi, hingga saat ini izin penetapan lokasi dari Gubernur Bali untuk proyek yang dianggarkan sebesar Rp 5 triliun belum keluar.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Mahendra Putra mengungkapkan, listrik menjadi kebutuhan vital bagi kehidupan.
Namun, kalau pembangunan proyek itu dianggap tidak sesuai karena menyalahi aturan RTRW dan merusak kesucian pura, layak untuk dikaji ulang.
Untuk diketahui, kabel gardu induk tegangan ekstra tinggi (Gitek) setinggi 376 meter ini akan melintasi Pura Segara Rupek, Jembrana.
“Agar tidak menimbulkan gejolak, solusinya adalah menciptakan energi mandiri. Salah satunya dengan listrik tenaga surya, seperti yang ada di Pemprov Bali ini. Ini ramah lingkungan,” ujar Dewa Mahendra Putra.
