DENPASAR – Proyek Jawa Bali Crossing (JB Cross) yang digagas sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menciptakan kemandirian listrik Bali, masih menyisakan pro kontra.
Pemkab dan Pemprov Bali, sepertinya kurang antusias melanjutkan proyek lantaran ada wilayah suci yang membuat proyek ini kurang seksi untuk dilanjutkan.
Tapi, tidak dengan DPRD Bali. Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba belum bisa menentukan sikap antara mendukung dan tindak proyek ini.
Yang perlu diketahui, kata Tamba, listrik menjadi kebutuhan yang utama seperti air. Sehingga jangan sampai Bali mengalami krisis listrik.
“Kami masih akan cek dulu lokasinya, apakah benar itu melewati Pura Segara Rupek, Jembrana,” tuturnya. Saat ini, beban kelistrikan Bali tengah mengalami penurunan. Namun jika perekonomian tumbuh, kondisi kelistrikan Bali dalam status siaga.
Sebagai catatan, pertumbuhan listrik Bali per tahun rata-rata 10 persen. Tingginya pertumbuhan listrik itu harus dicarikan jalan keluar agar tidak sampai terjadi defisit yang berpotensi memicu terjadinya blackout.
“Kalau tidak sesuai dengan aturan karena terkendala kesucian pura, bisa digeser, karena kita butuh listrik juga,” jelasnya.
Sebelumnya, General Manager PLN Distribusi Bali Nyoman Suwarjoni Astawa mengatakan, ketika daerah lain memiliki sistem pembangkit yang cukup besar dan murah,
maka biasanya di lokasi setempat tidak perlu membangun pembangkit yang sama dengan kebutuhan sistemnya.
Hanya tinggal memperkuat sistem transmisi saja. “Kalau mandiri energi itu konsep yang bagus juga, tetapi bagaimana kita mengawinkan tiga konsep seperti kecukupan, ramah lingkungan dan efisiensi,” pungkasnya.
