DENPASAR – Perekonomian Bali dalam tanda bahaya sejak pandemic Covid-19. Pada kuartal pertama ekonomi Bali mengalami kontraksi minus 1,14 persen.
Sementara pada kuartal kedua kontraksi bertambah menjadi minus 10,98 persen. Menurut Gubernur Bali Wayan Koster, kondisi ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 betul-betul berdampak serius terhadap perekonomian Bali.
Oleh karena itu, Koster menyambut baik prakarsa dan kegiatan yang dilaksanakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam memulihkan perekonomian Indonesia, termasuk Bali.
Untuk diketahui, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memprakarsai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di ITDC Nusa Dua, tanggal 21-22 Agustus 2020.
Rapat ini sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi Bali yang terdampak pandemi Covid-19.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang diselenggarakan Menko Perekonomian di Bali yang merupakan bagian daripada
upaya bersama untuk pemulihan perekonomian di Provinsi Bali yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19,” kata Gubernur Koster dilansir dari fanspage Pemprov Bali.
“Yang kami harapkan adalah agar pemulihan ekonomi Bali ini bisa dijalankan, dengan memulai aktivitas kepariwisataan pariwisata Nusantara dan berharap
nantinya bisa dimulai lagi wisatawan mancanegara jika memang situasinya memungkinkan untuk itu,” ujar Koster.
Sementara itu, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan, Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Bidang Perekonomian
yang digelar di Bali ini bertujuan untuk membahas program dan kebijakan strategis dari penanganan dampak pandemi Covid-19.
Selain itu, juga membahas percepatan realisasi belanja pemerintah dan program strategis jangka panjang atau jangka pendek.
“Kemudian juga mendorong pertumbuhan ekonomi baik di kuartal ketiga maupun kuartal keempat terkait dengan percepatan realisasi anggaran belanja dengan berbagai langkah ekstra effort,” kata Airlangga Hartarto.
Menko Perekonomian juga menyinggung soal gerakan belanja di pasar rakyat sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi.
“Rapat ini terkait juga dengan program-program yang sedang dipersiapkan yaitu untuk pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) daerah berdasar PMK 105 tahun 2020
kemudian yang terkait dengan dana insentif daerah untuk program PEN. Kemudian program padat karya program peremajaan sawit rakyat pengembangan desa digital dan UMKM digital.
Kemudian kuota alokasi kartu pra kerja kemudian gerakan-gerakan yang membelanjakan di pasar rakyat dan juga program-program pembangunan yang terkait dengan program strategis nasional,” paparnya.
Rapat Koordinasi ini dihadiri secara fisik oleh sembilan menteri. Yakni Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Menteri Pertanian, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Wakil Menteri BUMN I.
Selain itu, turut hadir pula lima menteri melalui sambungan konferensi daring, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
